Kartu Kombo Bansos Bisa Jadi Pendorong Bisnis Uang Elektronik. Ini Kata Bank Indonesia

Bisnis uang elektronik terus membesar. Kali ini, pertumbuhan bisnis ini terdongkrak perluasan bantuan sosial yang disalurkan secara nontunai.

Kartu Kombo Bansos Bisa Jadi Pendorong Bisnis Uang Elektronik. Ini Kata Bank Indonesia
KONTAN
Warga penerima bantuan sosial nontunai menunjukkan kartu yang digunakan untuk mengambil bantuan. 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bisnis uang elektronik terus membesar. Kali ini, pertumbuhan bisnis ini terdongkrak perluasan bantuan sosial (bansos) yang digelontorkan pemerintah secara non tunai.

Mulai tahun depan, jutaan masyarakat penerima bansos bakal menerima subsidi energi. Hal ini terwujud setelah Bank Indonesia (BI) meneken nota kesepahaman dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tentang penyaluran bansos dan subsidi energi melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Tahap awal, BI dan Kementerian ESDM sepakat untuk menyalurkan subsidi elpiji 3 kilogram (Kg) melalui KKS.

"Bansos elpiji secara elektronik melalui sistem perbankan akan berlangsung mulai 1 Januari 2018 atau 1 Maret 2018," kata Ignasius Jonan, Menteri ESDM, Kamis (13/4/2017).

Jika berjalan mulus, Kementerian ESDM sedang mengkaji pemberian subsidi listrik berdaya 450 VA-900 VA yang juga disalurkan secara elektronik. Kementerian ESDM berencana memberikan bansos bahan bakar minyak (BBM) seperti minyak tanah dan biosolar melalui elektronik setelah ada penerapan satu kartu (single card).

Agus D.W. Martowardojo, Gubernur BI mengatakan, pihaknya bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong bank pelat merah untuk mengembangkan jaringan agen dan inovasi kartu kombo.

Buka pasar

Kartu kombo ini dirancang sebagai kartu elektronik yang menjadi wadah seluruh jenis bansos ke dalam satu kartu. Selain melibatkan empat bank BUMN yakni Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Negara Indonesia (BNI), regulator bakal membuka pasar bisnis bansos uang elektronik bagi bank lain.

"Tentu akan ada kesempatan bagi bank lain untuk dapat menjadi penyalur bansos secara elektronik ketika sistem sudah berjalan stabil," kata Agus.

Pungky P. Wibowo, Direktur Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI menambahkan, pihaknya akan membuka akses program bansos secara elektronik kepada kelompok bank lain setelah BI melakukan evaluasi dari program tersebut.

Pungky bilang, bank pembagunan daerah (BPD) yang berada di bawah payung Bank Milik Negara (Himbara) berpeluang menggarap bisnis bansos uang elektronik di tahap dua. Selanjutnya, barulah pemerintah akan membuka keran bagi bank swasta.

Nantinya, BPD masuk bisnis bansos uang elektronik melalui skema co-branding dengan Himbara. BI lebih mengutamakan BPD ikut serta dalam bisnis bansos secara elektronik karena BPD memiliki cakupan hingga pelosok daerah.

Target BI, peserta bank penyalur bansos secara elektronik mampu menjangkau 25,7 juta calon penerima bansos di seluruh Tanah Air. "Saat ini, baru sekitar 2,6 juta orang yang menerima bansos secara elektronik," imbuh Pungky.

Pungky menuturkan, agar dapat menjangkau 25,7 juta calon penerima bansos, bank peserta diminta menambah jaringan agen perbankan. Saat ini, ada 15.726 agen bank yang melayani bansos secara non tunai. Targetnya, jumlah agen bertambah jadi 77.000. (*)

Editor: Tri Indaryani
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved