Puluhan Anggota LSM dan Ormas Geruduk DPRD Kepri. Ini yang Mereka Desak

Setahun lebih Kepri tidak memiliki wakil gubernur. Kami tahu, ada banyak masalah yang muncul saat ini, sebab, Pak Gubernur tidak memiliki wakilnya

Puluhan Anggota LSM dan Ormas Geruduk DPRD Kepri. Ini yang Mereka Desak
Puluhan LSM dan ormas mendatangi DPRD Kepri, mendesak proses pemilihan wakil gubernur yang sudah hampir satu tahun tak jelas, Senin (17/4/2017). 

Laporan Thomm Limahekin

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, TANJUNGPINANG - Puluhan Ormas dan LSM yang tergabung dalam aliansi masyarakat peduli Kepri datang ke kantor DPRD Kepri di pulau Dompak Tanjungpinang, Senin (17/4/2017) siang.

Mereka yang terdiri dari 34 perwakilan organisasi masyarakat di Kepri itu meminta lembaga legislatif untuk mempercepat pemilihan wakil gubernur Kepri.

"Setahun lebih Kepri tidak memiliki wakil gubernur. Kami tahu, ada banyak masalah yang muncul saat ini, sebab, Pak Gubernur tidak memiliki wakilnya," ungkap Raja Indra Mora, koordinator lapangan aliansi ini.

Puluhan anggota aliansi ini bertemu dengan sekretaris komisi I DPRD Kepri, Sarafuddin Aluan.

Melalui Aluan, mereka meminta agar DPRD Kepri juga membantu percepatan proses pemilihan wakil gubernur.

Sebab, mereka menilai lembaga legislatif itu berperan penting untuk mendesak gubernur Kepri agar segera memiliki wakil.

"Ada dokumen yang harus dilengkapi, yakni dukungan dari semua partai politik pengusung dan rekomendasi dari gubernur Kepri untuk pengunduran diri calon (Agus Wibowo_red)," tegas Raja.

Raja dan kawan-kawan mendesak Gubernur Kepri untuk segera mengirimkan dua nama calon kepada DPRD Kepri.

Setelah menerima kedua nama tersebut, DPRD Kepri akan membentuk panitia khusus (Pansus) pemilihan wakil gubernur Kepri.

"Tahapan dijalankan dulu, baru tim Pansus itu bekerja. Jadi bukan Pansuslah yang bekerja dan memberikan keputusan, bukan ketua DPRD Kepri," kata Raja.

Sarafuddin Aluan yang juga ketua DPW PPP Kepri berkomentar, pemilihan wakil gubernur Kepri sama persis dengan pemilihan Wagub Sulawesi Tengah.

Mekanisme pemilihan di Sulawesi Tengah itu bisa ditiru oleh Kepri.

"Sebelum tata tertib pemilihan itu disahkan oleh DPRD pada rapat paripurna, harus dikonsultasikan dulu dengan Mendagri," kata Aluan.

Dia menambahkan, DPRD akan membentuk Pansus tata tertib dan Pansus pemilihan.

Kedua Pansus ini akan berperan dalam menyusun tata tertib pemilihan dan memverifikasi berkas calon sampai mengatur proses pemilihan.

"Jadi verifikasi berkas calon itu dilakukan oleh Pansus dan bukan KPUD Kepri. Tentu Pansus berkoordinasi dengan KPUD," ungkap Aluan.

Namun, Aluan juga mengingatkan calon wakil gubernur yang ada agar lebih berhati-hati dalam menyiapkan berkasnya.

Sebab, apa pun kesalahan dalam proses pemilihan nanti bisa berpotensi pada pengeliminasian calon dari kancah pemilihan wakil gubernur Kepri.

"Kita tentu bersikap hati-hati. Jangan hanya mau cepat-cepat, tapi ketika digugat dan ditemukan bahwa pemilihannya cacat hukum, maka kedua calon gugur dan tidak bisa mengikuti proses pemilihan lagi," tegas Aluan.

Penulis: Thom Limahekin
Editor: Alfian Zainal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved