Ahok Dinyatakan Bersalah dan Dituntut Satu Tahun Penjara oleh Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum (JPU) sidang kasus dugaan penodaan agama menyatakan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bersalah.

Ahok Dinyatakan Bersalah dan Dituntut Satu Tahun Penjara oleh Jaksa Penuntut Umum
WARTAKOTA
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mendengarkan tuntutan jaksa dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Gedung Kementerian Pertanian, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (20/4/2017). 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) sidang kasus dugaan penodaan agama menyatakan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bersalah.

Tuntutan dibacakan dalam sidang ke-20 yang digelar Pengadilan Negeri Jakarta Utara di auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Kamis (20/4/2017).

"Perbuatan saudara secara sah dan meyakinkan telah memenuhi unsur 156 KUHP, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana 1 tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun," kata JPU Ali Mukartono di hadapan majelis hakim, Kamis siang.

Baca: Sidang Kasus Penistaan Agama, Ahok Dituntut Satu Tahun Penjara

Baca: Ahok-Djarot Jadi Kekalahan Keempat PDI Perjuangan dalam Pilgub 2017

Baca: Bagaimana Media Asing Menyorot Kekalahan Ahok dan Kemenangan Anies?

Dalam materinya, penuntut umum mendasarkan tuntutan dari dakwaan terhadap Ahok.

Adapun Ahok didakwa dua pasal, yakni Pasal 156 dan 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 156 KUHP berbunyi, "Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Rp 4.500".

Sedangkan isi Pasal 156a KUHP adalah, "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia".

Ali menjelaskan, dari jalannya persidangan yang lalu, dinyatakan Pasal 156a KUHP tidak berlaku untuk perkara ini.

Surat tuntutan juga disusun berdasarkan keterangan para saksi fakta dan ahli yang telah dihadirkan penuntut umum dan kuasa hukum terdakwa pada persidangan sebelum-sebelumnya. (*)

Editor: Tri Indaryani
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved