Korupsi Proyek KTP Elektronik

Diancam Hak Angket, KPK Pilih Simpan Rapat Rekaman Miryam

Pimpinan KPK telah menegaskan bahwa KPK tidak bisa membuka bukti-bukti rekaman atau berita acara pemeriksaan terkait Miryam S Haryani.

Miryam S Haryani 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kendati parlemen berencana menggulirkan hak angket, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memilih menutup rapat-rapat rekaman pemeriksaan mantan Anggota Komisi II DPR Miryam S Haryani.

Sebab, kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik alias KTP elektronik ditengarai melibatkan nama besar di Tanah Air.

"Jika itu (rekaman) dibuka, maka ada risiko kasus ini akan terhambat, dan itu artinya ada potensi ke depan penanganan KTP elektronik tidak akan tuntas," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di Gedung KPK Jakarta, Jumat (21/4/2017).

Menurut Febri, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR, Pimpinan KPK telah menegaskan bahwa KPK tidak bisa membuka bukti-bukti rekaman atau berita acara pemeriksaan terkait Miryam S Haryani.

Alasannya, karena KPK sedang melakukan penyidikan, di mana ada dua tersangka dan dua terdakwa kasus KTP elektronik.

Baca: Terekam CCTV, Siswi SMA Nekat Bawa Kabur Motor Teman Sekelas. Ini Akibatnya

Baca: Dahlan Iskan: Anggaplah Ini Kebodohan Saya Karena Terlalu Emosi Untuk Mengabdi

Baca: MENGEJUTKAN! Sabu Laris di Indonesia, Ternyata Dipasok dari 11 Negara dan 72 Jaringan Internasional

Febri mengatakan, rekaman pemeriksaan dan BAP merupakan alat utama yang digunakan untuk menuntaskan penyidikan dan penuntutan suatu perkara.

"Kami juga mendapat cukup banyak masukan dari publik soal risiko adanya konflik kepentingan, karena nama-nama yang disebut pada saat itu adalah mereka yang juga menjadi unsur dari Komisi III DPR," kata Febri.

Halaman
123
Editor: Tri Indaryani
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved