Di Jakarta, Rumah dengan Harga di Bawah Rp 2 Miliar Bakal Gratis PBB

Pemprov DKI berencana membebaskan pembayaran PBB-P2 bagi wajib pajak rumah dengan nilai jual objek pajak kurang dari Rp 2 miliar.

Di Jakarta, Rumah dengan Harga di Bawah Rp 2 Miliar Bakal Gratis PBB
KOMPAS.COM
Ilustrasi 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, Pemprov DKI tengah merumuskan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk membebaskan pembayaran Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) bagi wajib pajak yang menempati rumah dengan nilai jual objek pajak (NJOP) seharga kurang dari Rp 2 miliar.

"Pajak di bawah Rp 2 miliar ini sekarang kami lagi merumuskan buat Pergub-nya itu gratis," kata Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (3/5/2017).

Djarot menyebut Pergub itu juga akan mengatur pembebasan PBB-P2 dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi para veteran dan pensiunan. Dengan demikian, mereka tidak akan kesulitan membayar pajak.

"Yang para veteran, pensiunan, itu juga diberikan kemudahan. Kalau enggak gitu, udah enggak bisa bayar pajak, termasuk juga untuk BPHTB," kata dia.

Baca: WOW. 24.000 Netizen Teken Petisi Lawan Hak Angket KPK

Baca: Dua Artis Ini Bakal Bersaksi saat Sidang Mantan menkes Siti Fadilah Supari

Baca: Setelah Balai Kota, Giliran Mabes Polri Diserbu Karangan Bunga. Begini Tulisannya

Djarot mengatakan, Pergub tersebut ditargetkan selesai dan disahkan pada Mei 2017. Pemprov DKI Jakarta telah mengimbau kepada seluruh kelurahan agar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) tidak mempersulit pengurusan pajak tersebut.

"Segala aturannya secara rinci sekarang kami lagi rumuskan dalam Pergub. (Targetnya) bulan ini," ucap Djarot.

Sebelum merumuskan Pergub itu, Pemprov DKI Jakarta telah menerbitkan Pergub Nomor 259 Tahun 2015 tentang pembebasan PBB-P2 atas rumah, rusunawa, rusunami dengan NJOP sampai dengan Rp 1 miliar. Pembebasan PBB-P2 berlaku untuk tanah dan bangunan yang NJOP-nya di bawah Rp 1 miliar atau luas tanah dan bangunannya di bawah 100 meter persegi. Namun hal itu dengan catatan bahwa lokasi tanah dan bangunan tersebut tidak berada di dalam area perumahan ataupun cluster.

Sementara untuk ruko, apartemen dan tempat usaha yang NJOP PBB-P2-nya di bawah Rp 1 miliar, tetap dikenakan kewajiban penyetoran pajak. Kebijakan pembebasan PBB-P2 itu dilakukan agar tidak membebani warga yang berpenghasilan pas-pasan. (*)

Editor: Tri Indaryani
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved