Misteri Pejabat Kepri

Wagub Tak Ada, Program Bedah Rumah Keluarga Miskin pun Ikut Mangkrak

Dia mengatakan, salah satu penyebab ketiadaan anggaran bantuan RTLH dari provinsi, lantaran ketiadaan pejabat yang mengisi posisi wagub.

Wagub Tak Ada, Program Bedah Rumah Keluarga Miskin pun Ikut Mangkrak
Istimewa
Ilustrasi rumah penerima RTLH 

Laporan Tribunnews Batam, Dewi Haryati

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BATAM- Ketiadaan Wakil Gubernur Kepri, selain mempengaruhi kinerja di pemerintahan provinsi, juga berdampak pada sejumlah program sosial di Provinsi Kepri.

Salah satunya bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk kabupaten/kota di Kepri.

Biasanya program RTLH itu mendapat anggaran dengan porsi 1:2 antara kabupaten/kota dengan provinsi.

Tetapi, karena tidak ada Wagub, maka program itu kini sepenuhnya mengandalkan APBD kabupaten/kota.

"Berapa RTLH yang dibangun tahun ini? Biasanya anggaran dari kita satu, provinsi dua. Sekarang bagaimana?," kata Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Batam, Udin P Sihaloho saat rapat membahas kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam tahun anggaran 2017, Jumat (5/5), di ruang rapat Komisi IV DPRD Kota Batam.

Pertanyaan itu ditanggapi perwakilan Dinsos, Ridhi Abdhy.

Dia mengatakan, salah satu penyebab ketiadaan anggaran bantuan RTLH dari provinsi, lantaran ketiadaan pejabat yang mengisi posisi wagub.

Sementara peran dan tugas wagub langsung terkait pada permasalahan sosial kemasyarakatan.

"RTLH tahun ini murni dari APBD Kota. Sejak 2016 kita tidak ada bantuan RTLH dari provinsi. Karena kekosongan posisi wagub itu. Wagub kan salah satu tugasnya menjadi ketua pengentasan kemiskinan di Kepri," ujar Ridhi.

Halaman
12
Penulis: Dewi Haryati
Editor: Alfian Zainal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved