Proses Hukum Kasus Ahok

Sosiolog UI Datangi Mako Brimob Inginn Ketemu Ahok. Ini yang Ingin Disampaikannya

Di media sosial, Pak Lubis menyebutkan tiga cacat hukum dalam vonis Ahok. Kami yakin Pak Lubis dapat membantu Pak Ahok

Sosiolog UI Datangi Mako Brimob Inginn Ketemu Ahok. Ini yang Ingin Disampaikannya
(Kompas.com/Sherly Puspita)
Thamrin Amal Tomagola menyambangi Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Rabu (10/5/2017) sekitar pukul 19.00 WIB. 

Laporan Sherly Puspita

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sosiolog dari Universitas Indonesia,Thamrin Amal Tomagola menyambangi Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Rabu (10/5/2017), sekitar pukul 19.00 WIB.

Mengenakan kemeja batik warna abu-abu, Thamrin menjelaskan maksud kedatangannya kepada awak media.

"Saya ingin bertemu dengan Ahok untuk mengusulkan agar beliau mengangkat Prof. Todung Mulya Lubis sebagai anggota tambahan tim pembelanya," katanya kepada wartawan.

Menurut dia, gagasan itu muncul setelah dirinya bersama teman-timannya dari angkatan 68 FISIP UI bertemu untuk membahas nasib Ahok.

"Tadi saya dengan temen-temen angkatan 68 FISIP UI ketemu buat membahas gimana nasib Ahok. Yang kedua kok negeri ini gaduh nggak karuan, gonjang-ganjing. Lalu keputusannya, mereka utus saya ketemu Pak Ahok," papar Thamrin.

Ia menjelaskan, alasan usulan pengangkatan Todung Mulya Lubis sebagai tim pembela Ahok berdasarkan tiga analisa Todung mengenai vonis Ahok yang diunggah di media sosial.

"Di media sosial, Pak Lubis menyebutkan tiga cacat hukum dalam vonis Ahok. Kami yakin Pak Lubis dapat membantu Pak Ahok," lanjutnya.

Ia juga menjelaskan tiga cacat hukum yang ditulis Lubis.

Pertama, majelis hakim tidak mendasarkan keputusan pada tuntutan dan arguman jaksa.

Majelis hakim membuat argumen sendiri dan berusaha membuktikan bahwa Ahok adalah penista agama.

Kedua, majelis menggunakan 156a KUHP dalam menjerat Ahok. Pasal yang digunakan majelis itu punya syarat, terdakwa harus sudah diberi peringatan tiga kali berturut-turut.

Ketiga, majelis hakim memisahkan kasus ini dengan Pilkada DKI. Langkah memisahkan penistaan agama dari Pilkada DKI adalah salah besar.

Namun, hari ini, Thamrin tak berhasil menemui Ahok karena tak mendapatkan izin.

Thamrin mengatakan, ia harus bertemu Ahok karena "yang berhak mengangkat dan memecat tim pembela adalah yang bersangkutan, yaitu Pak Ahok".

Editor: Alfian Zainal
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved