Heboh Hak Angket KPK

Khawatir Persepsi Negatif Publik Jadi Alasan Partai Politik Balik Badan Tolak Angket KPK

Partai politik sepenuhnya tahu soal hal tersebut sehingga banyak yang balik badan dan melempem dukungannya terhadap angket.

Khawatir Persepsi Negatif Publik Jadi Alasan Partai Politik Balik Badan Tolak Angket KPK
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Djayadi Hanan. 

Laporan Srihandriatmo Malau

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berpotensi menimbulkan beban politik bagi partai politik atau anggota DPR yang terus mendukungnya.

Pengamat Politik Universitas Paramadina, Djayadi Hanan melihat penolakan publik terhadap angket tersebut sangat jelas.

Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) ini menjelaskan publik menentang karena angket tersebut dianggap bagian dari upaya sistematis pelemahan KPK.

Dia tegaskan, partai politik sepenuhnya tahu soal hal tersebut sehingga banyak yang balik badan dan melempem dukungannya terhadap angket.

"Mereka khawatir persepsi negatif publik. Apalagi tahun depan ada pilkada serentak dimana persepsi publik bisa mempengaruhi potensi menang kalah para calon partai," ujar Djayadi hanan kepada Tribunnews.com, Kamis (18/5/2017).

Selain itu, imbuhnya, angket KPK itu kontroversial dari segi hukum.

Bahkan angket itu bisa dianggap melampaui kewenangan DPR atau mencampuri otoritas lembaga penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

DPR kembali menggelar rapat paripurna, Kamis (18/5/2017).

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengaku belum ada fraksi yang mengirimkan perwakilan di Pansus Hak Angket KPK sampai hari ini.

Halaman
12
Editor: Alfian Zainal
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved