Soal Kumpul Kebo, Ini Komentar Kasatpol PP Karimun Usai Razia Kos-kosan

Soal Kumpul Kebo, Ini Komentar Kasatpol PP Karimun Usai Razia Kos-kosan. Begini penjelasannya soal razia!

Soal Kumpul Kebo, Ini Komentar Kasatpol PP Karimun Usai Razia Kos-kosan
TRIBUN BATAM/RACHTA YAHYA
Petugas gabungan menggiring sejumlah warga yang diketahui tidak memiliki identitas seperti KTP saat razia kos-kosan, Rabu (24/5/2017) 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, KARIMUN-Kasatpol PP Pemkab Karimun, AKBP Tengku Abdurrahman mengatakan warga yang terjaring dalam razia kos-kosan baru akan dikenakan sanksi apabila ke depannya kedapatan mengulangi kesalahan yang sama.

Baca: Selain Mengaku Mabuk, Banyak Warga Tergaruk Razia Kos-kosan Hanya Miliki Fotokopian KTP

Baca: Kedapatan Tak Beridentitas, 24 Warga Digaruk Tim Razia Kos-kosan Karimun. Seorang Ngaku Mabuk!

Baca: Razia di Kosan Dekat Diskotik Bravo, Tim Gabungan Karimun Garuk 3 Wanita Ini

Baca: BREAKINGNEWS: Tim Gabungan Karimun Razia Kos-kosan, Ini Targetnya!

"Sekarang kami data dulu, kasih pengarahan dulu, nanti kalau ulangi lagi kesalahan yang sama, baru akan kami berikan sanksi sesuai aturan yang berlaku," ujar AKBP TA Rahman kepada Tribun Batam, Rabu (24/5/2017).

Sebanyak 32 warga terjaring razia, 24 orang diantaranya perempuan dan sisanya delapan pria. Mereka diketahui tidak memiliki identitas seperti KTP dan dicurigai pasangan kumpul kebo.

Mereka digaruk dari sejumlah kos-kosan di bilangan bekas pasar Puakang dan hotel yang sudah berubah fungsi jadi kos-kosan di jalan Setia Budi.

"Ini semua demi kebaikan mereka juga, kalau terjadi suatu kemalangan dan mereka tidak punya identitas, bagaimana?

Bagi yang kumpul kebo, ini mau masuk puasa, jangan sampai nanti digeruduk warga atau ormas, tentu kita tidak inginkan itu terjadi. Kalau suka, ya dinikahi dong," pesan Rahman.

Rahman juga mengaku menemukan sejumlah hotel yang sudah beralih fungsi menjadi kos-kosan. Ia khawatir, perubahan itu tidak dilaporkan yang akan merugikan pendapatan daerah dari sektor pajak.

"Kami sudah laporkan ke pihak kelurahan biar didata dan dicek. Kos-kosan kan ada perdanya, tetap harus bayar pajak," katanya.

Razia digelar oleh tim gabungan yang terdiri dari Satpol PP, TNI, Polri, Dishub, Damkar, Lurah, RT dan RW. Total tim tersebut berjumlah sekitar 40 orang. (*)

Penulis: Rachta Yahya
Editor:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved