Tarif Listrik Batam Naik

Warga Batam Ternyata Dapat PHP Gubernur. Tarif Listrik yang Turun Hanya Golongan R1

Akal-akalan itu terlihat dari surat revisi yang beredar bahwa untuk tarif golongan R2 ke atas, tetap menggunakan Pergub 21 tahun 2017.

Warga Batam Ternyata Dapat PHP Gubernur. Tarif Listrik yang Turun Hanya Golongan R1
Tribun Batam/Argianto DA Nugroho
Walikota Batam HM Rudi menemui warga yang kembali menggelar demo kenaikan tarif listrik di tengah hujan, Rabu (24/5/2017). 

BATAM TRIBUNNEWS.COM BATAM - Keputusan Gubernur Kepri Nurdin Basirun merevisi tarif listrik Kota Batam ternyata hanya akal-akalan saja.

Kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) 15 Persen, sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepri, melalui Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepri, hanya untuk tarif golongan R1, atau 6 ampere hingga 1.300 VA.

Sementara, masyarakat sudah banyak yang meningkatkan daya listriknya ke golongan R2.

Akal-akalan itu terlihat dari surat revisi yang beredar bahwa untuk tarif golongan R2 ke atas, tetap menggunakan Pergub 21 tahun 2017.

Baca: Kenapa Pemerintah Tega Menaikkan Harga Listrik? Ini Perbandingan Tarif Listrik Dunia!

Baca: Pergub Kenaikan Listrik Tak Berubah, Hanya Angkanya yang Digeser. Seperti Apa?

Baca: Protes Kenaikan Tarif Listrik, Massa Usung Peti Mati ke Kantor Wali Kota

Kenaikannya, tahap pertama 30 persen dan akan kembali naik pada bulan Juni 2017 sebesar 15 persen.

Parlin Sihombing, Ketua Harian Solidaritas masyarakat Sagulung, yang juga menjadi koordinator aksi unjuk rasa penolakan TDL mengatakan sangat kecewa dengan keputusan tersebut.

"Saya tidak mengerti apa maunya Gubernur membodoh-bodohi kita seperti ini," kata Parlin kepada Treibun Batam, Rabu (24/5/2017) malam.

Parlin mengatakan, tuntutan masyarakat Batam yang melakukan aksi unjuk rasa adalah menolak kenaikan TDL sebesar 45,6 persen terhadap semua golongan.

"Namun kenyataannya, Gubernur hanya menurunkan tarif listrik untuk golongan R1. Ini melukai perasaan masyarakat," katanya.

Parlin mengatakan Rabu (24/5) malam, perangkat RT/RW Sagulung bersama Solidaritas Masyarakat Sagulung (SMS) serta Aliansi Peduli Listrik (Ampli) sudah melakukan rapat koordinasi membahas surat yang dikeluarkan oleh Gubernur tersebut.

"Kita masih bahas dulu. Kita tetap tidak terima dengan kenaikan TDL 45,6 persen, sesuai dengan Pergub Nomor 21 tahun 2017," kata Parlin.

Penulis: Ian Pertanian
Editor: Alfian Zainal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved