Pemerintah Ogah Biayai Saksi Pemilu. Ini Sebabnya

Pemerintah tetap tidak akan menyetujui poin wacana pembiayaan saksi pemilu oleh negara sebagaimana yang diusulkan oleh DPR RI.

Pemerintah Ogah Biayai Saksi Pemilu. Ini Sebabnya
KOMPAS.com/DENDI RAMDHANI
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah tetap tidak akan menyetujui poin wacana pembiayaan saksi pemilu oleh negara. Ketegasan itu terlihat dari turunya anggaran negara untuk Pemilu lewat Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Bawaslu mengurus saksi pemilu di tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dana saksi akan diberikan lewat pengawas TPS kepada saksi-saksi partai.

Sedangkan KPU mengurus dana kampanye, dana iklan, hingga pemasangan media komunikasi lainnya.

Baca: Warga Melawan, Satpol PP Bakal Gandeng Polisi Siapkan 600 Personel Aparat

Baca: Dihadang Golok Oleh Warga, Leher Wakasatpol PP DKI Jakarta Nyaris Ditebas

Baca: BEJAT! Seorang Remaja Digilir Tiga Pemuda Setelah Mulutnya Disumpal

"Itu yang tidak (dapat) diberikan kepada masing-masing partai," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo Tjahjo sebelum menghadiri rapat bersama Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/6/2017).

Hal itu, kata Tjahjo, agar tak ada duplikasi dengan anggaran negara lewat saksi di TPS. Untuk urusan saksi saja, anggaran negara yang dihabiskan bisa mencapai Rp 10 triliun per satu putaran.

Sikap pemerintah ini masih belum berubah dari sebelumnya, namun DPR masih menginginkan agar saksi dibayar menggunakan APBN.

"Maunya teman-teman DPR anggaran saksi dibebankan lewat APBN," kata Tjahjo. (*)

*Berita di atas sebelumnya telah dipublikasikan di Kompas.com dengan judul: Pemerintah Tegaskan Tolak Pembiayaan Saksi Pemilu

Editor: Tri Indaryani
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved