BATAM TERKINI

Terima Bantuan Pemerintah, 8 Dewan Pimpinan Parpol di Kepri Belum Serahkan Laporan ke BPK

Dari catatan BPK Provinsi Kepri, ke-68 dewan pengurus partai politik itu mendapat bantuan keuangan dari pemerintah yang bersumber dari APBD

Terima Bantuan Pemerintah, 8 Dewan Pimpinan Parpol di Kepri Belum Serahkan Laporan ke BPK
TRIBUNBATAM/DEWI HARYATI
Kepala BPK Kepri, Joko Agus Setyono (keempat dari kiri) berfoto bersama dengan sejumlah kepala daerah usai laporan hasil pemeriksaan keuangan di Kantor BKP Kepri di Batam Center, Senin (5/6/2017) 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BATAM - Delapan dari 68 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), Dewan Pimpinan Daerah (DPD),  Dewan Pimpinan Cabang (DPC) partai politik di Kepri, belum menyerahkan laporan keuangannya ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Kepri.

Sementara dari catatan BPK, ke-68 dewan pengurus partai politik itu mendapat bantuan keuangan dari pemerintah yang bersumber dari APBD.

"Masih ada 8 DPW, DPD, dan DPC partai politik yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangannya tahun anggaran 2016 ke BPK," kata Kepala BPK Kepri, Joko Agus Setyono, saat menyampaikan laporan hasil pemeriksaan keuangan di Kantor BKP Kepri di Batam Center, Senin (5/6/2017).

Baca: Pimpinan KPK Tolak Bertemu Amien Rais

Baca: Robani Mengaku Dikeroyok di Warnet. Hidungnya Berdarah dan Bengkak

Baca: Banyak yang Terkecoh. Dikira Pendaftaran SMAN 1 Batam Buka Hari Ini. Ini Penyebabnya

Delapan DPW, DPD, dan DPC itu lanjutnya, tersebar di tiga tempat. Satu di antaranya di Tanjungpinang.

Joko meminta hal tersebut menjadi perhatian bagi kepala daerah yang bersangkutan.

Sebab sesuai ketentuan yang berlaku, partai politik berkewajiban menyerahkan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangannya yang bersumber dari APBD ke BPK.

Waktunya ditentukan sebulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

"Kami minta kepala daerah untuk memantau partai politik agar menyerahkan laporan keuangan tepat waktu," ujar Dia.

Di sisi lain, Joko mengatakan, dari bantuan keuangan yang sudah dilaporkan partai politik itu, masih ditemukan adanya pengeluaran yang tak sesuai ketentuan.

"Pejabat di daerah juga wajib menindaklanjuti rekomendasi dari BPK. Selambat-lambatnya 60 hari setelag laporan hasil pemeriksaan diterima," kata Joko. (*) 

* Baca berita terkait di Harian TRIBUN BATAM edisi Selasa, 6 Juni 2017

Penulis: Dewi Haryati
Editor: nandrson
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved