Kejari Tanjungpinang Tunggu Bukti Baru, Kasus BUMD Dihentikan Sementara

Kejari Tanjungpinang Tunggu Bukti Baru, Kasus BUMD Dihentikan Sementara

Kejari Tanjungpinang Tunggu Bukti Baru, Kasus BUMD Dihentikan Sementara
TRIBUNBATAM/WAHIBWAFA
Mantan Kepala BUMD Tanjungpinang, Eva Amelia menjalani pemeriksaan di Kejari Tanjungpinang, Jumat (10/2/2017) 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, TANJUNGPINANG- ‎Dugaan Kasus Korupsi Tower BUMD Tanjungpinang dihentikan sementara oleh Kejari Tanjungpinang.

Pihaknya menunggu bukti baru yang memperkuat adanya tindak pidana korupsi dan temuan melawan hukum yang merugikan negara.

Baca: Gerebek! Suami Kerja di Pengeboran Minyak, Istri di Rumah Didatangi Oknum Pejabat Pemko Malam-malam

Baca: Mengharukan! Istri Pergi Tanpa Pamit, Penjual Bakso Ini Jualan Sambil Bawa Anak Bayinya!

Baca: Mencekam! Bentrok di Pasar Puan Maimun, Perkelahian Massa Bersajam Bikin Panik Pedagang!

Kepala Seksi (kasipidsus) Kejari Tanjungpinang Beny Siswanto beralasan bahwa perlu kajian lebih mendalam untuk membuktikan kasus tersebut ‎ada kerugian negara.

Menurutnya kerugian dalam kasus tersebut lebih mengarah kepada kerugian terhadap bisnis suatu usaha didalam perusahaan.

"Begini ya. Jadi yang kita temukan itu kerugian di dalam perusahaan itu sendiri. Beberapa kerugian itu juga telah diganti oleh pihak-pihak yang bersangkutan dalam perusahaan baik itu direktur maupun perusahaan yang memiliki kerjasama dengan BUMD," kata Beny Siswanto ditemui di Kejari Tanjungpinang, Rabu (7/6).

Pihaknya pun telah mendapatkan hasil audit BPKP yang menyatakan bahwa kerugian tersebut ialah dari usaha yang dikelola oleh BUMD bersama mitranya. Adapun dugaan kerugian yang dialami dalam bisnis tersebut sekitar 500 juta.

"Sejauh ini seperti itu. Itu sementara bisa dikatakan kerugian usaha dalam perusahaan. Langkah, ‎yang dilakukan dalam kasus itu yakni dengan memberikan sangsi pemberhentian Direktur BUMD oleh pemerintah," ujarnya lagi.

Pemerintah telah memberhentikan Eva Amelia selaku direktur sebagai pimpimpinan yang dianggap gagal dalam mengelola perusahaan. Beberapa upaya hukum lainya dapat dilakukan yakni dengan menempuh jalur Perdata oleh Pemko Tanjungpinang.

"Bisa dilakukan secara perdata kasus itu. Kalau dari sisi tindak pidana korupsi, kita butuh novum baru untuk memperkuat bukti. Kita tak mau memaksa kasus yang nantinya justru berkas penyidikan tidak berkualitas," tuturnya.

Pihaknya mengaku siap mempertanggungjawabkan secara hukum dalam proses penyidikanya bilamana kasus tersebut akan diberhentikan. Namun pihak belum mengarah kepada pemberhentian kasus tersebut.

"Kita fair akan kasih tau kalau memang itu akan kita hentikan. Namun tentunya dengan dasar pertimbahan hukum yang bisa kita pertanggungjawabkan," tutupnya. (*)

Penulis:
Editor:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved