Breaking News:

Kepala Daerah Boleh Mudik Pakai Mobil Dinas Asal Penuhi Syarat Ini

Kendaraan dinas ini bisa saja dipakai untuk keperluan pribadi, termasuk mudik Lebaran. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi. Apa itu?

Editor: Tri Indaryani
KOMPAS.com/Nabilla Tashandra
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Musim mudik segera tiba. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengingatkan para kepala daerah agar tak menggunakan mobil dinasnya untuk keperluan mudik Lebaran, meski kendaraan tersebut sifatnya melekat terhadap jabatan seseorang.

“Saya punya mobil menteri, tapi kalau mudik saya tidak pakai mobil dinas ini,” kata Tjahjo usai menghadiri pelantikan DKPP di Istana Negara seperti dikutip dari laman resmi Kementerian Dalam Negeri, Senin (12/6/2017).

Menurut dia, kepala daerah ini juga diyakini memiliki kendaraan masing-masing.

Namun, kendaraan dinas ini bisa saja dipakai untuk keperluan pribadi, termasuk mudik Lebaran kalau kepala daerah tersebut tidak memiliki mobil pribadi.

“Atau boleh juga pakai mobil dinas, kalau misal pas Lebaran itu, kepala daerah ingin berkunjung ke masyarakat, bukan pulang kampung,” tambah dia.

Baca: NGERI. Dijerat Tali Tambang, Sopir Grab Perempuan Ini Bisa Lolos dari Maut Setelah Lakukan Ini

Baca: MEMILUKAN. Terekam CCTv, Begini Detik-detik Perampokan hingga Tewaskan Seorang Mahasiwi

Baca: SADIS. Dipukul Pakai Sapu Lidi, Perampok Ini Balas Pakai Tembakan. Mahasiswi Tewas Bersimbah Darah

Selain itu, Tjahjo juga meminta agar para kepala daerah tegas menerapkan aturan soal penggunaan mobil dinas untuk keperluan pribadi, misalnya saat mudik Lebaran.

Sikap tersebut mengacu pada regulasi yang menjadi kewenangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

“Kalau Kemdagri pegangannya dari kantor Menpan, kalau kantor Menpan melarang, ya sudah,” kata Tjahjo.

Kemdagri sendiri, kata dia, ikut aturan yang digagas Kemenpan-RB. Ia mengakui, ada penerapan regulasi yang berbeda-beda di sejumlah daerah. Kalau ada kepala daerah yang membolehkan, kata dia, sebaiknya kembali berpedoman pada aturan pemerintah pusat.

“Ini terbilang pelanggaran kecil, sanksinya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara bisa kasih peringatan, namun hal ini (penggunaan mobil dinas untuk mudik) jangan dibudidayakan,” ujarnya. (*)

*Berita di atas sebelumnya telah dipublikasikan di Wartakota dengan judul : Mudik, Kepala Daerah dilarang pakai mobil dinas

Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved