Heboh Hak Angket KPK

Ratusan Pengajar Hukum Tata Negara Siap Tempuh Langkah Hukum Bela KPK

Mereka menyatakan hak angket yang dibentuk DPR untuk mendesak KPK membuka rekaman pemeriksaan dan BAP Miryam S Haryani itu cacat hukum atau ilegal.

Ratusan Pengajar Hukum Tata Negara Siap Tempuh Langkah Hukum Bela KPK
Theresia Felisiani/Tribunnews.com
Pimpinan KPK 

Theresia Felisiani/Tribunnews.com
 
BATAM.TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Ratusan para pengajar hukum tata negara yang tergabung dalam Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) siap menempuh langkah hukum.

Hal ini menyikapi pembentukan Pansus Hak Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Guru Besar Hukum Ilmu Perundang-undangan Universitas Andalas, Yuliandri menjelaskan ‎langkah hukum tersebut diambil atas hasil kajian dari  APHTN-HAN dan Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas (Pusako FH-Unand).

Mereka menyatakan hak angket yang dibentuk DPR untuk mendesak KPK membuka rekaman pemeriksaan dan BAP  Miryam S Haryani itu cacat hukum atau ilegal.

‎"Kami telah melakukan kajian keilmuan terkait hak angket terhadap KPK yang menghasilkan sejumlah rekomendasi. APHTN-HAN menilai hak angket tersebut cacat obyek, cacat subyek dan cacat prosedural," ujar Yuliandri, Rabu (14/6/2017) di KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Baca: Pansus Angket KPK Akan Panggil Miryam Haryani. Ini Alasannya

Baca: Rapat Pimpinan, KPK Segera Nyatakan Sikap Soal Hak Angket

Ke depan ,‎hasil kajian tersebut akan dijadikan dasar bagi pihaknya untuk menempuh langkah hukum selanjutnya. 

Menurut Yuliandri, sejumlah instrumen hukum seperti gugatan terhadap UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi (MK), gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dapat dilakukan untuk membatalkan hak angket terhadap KPK.

Yuliandri mengaku sejauh ini pihaknya masih mempertimbangkan langkah hukum terbaik apa yang akan ditempuh.

"Semua instrumen hukum bisa saja, apakah misalnya melakukan pengujian UU MD3 ke MK itu berpeluang, ajukan gugatan putusan tersebut itu juga berpeluang. Terbuka peluang untuk melakukan mekanisme itu. Yang terpenting proses media peradilan tidak menjadi hal-hal yang tidak tutup kemungkinan untuk kami lakukan," ujarnya.

Lebih lanjut Ketua KPK, Agus Rahardjo mengaku mengapresiasi APHTN-HAN dan Pusako FH-Unand yang telah melakukan mengkaji.

Menyoal langkah hukum yang akan ditempuh atas hak angket, Agus mengatakan pihaknya menunggu langkah tersebut.

Bahkan Agus juga meyakini langkah hukum yang dilakukan pasti akan bermanfaat bagi KPK.

"Tadi kan teman-teman dari Asosiasi bilang akan mengambil langkah hukum. Langkah hukum itu sangat kami nantikan karena sangat bermanfaat bagi kami untuk kemudian bisa menentukan sikap di waktu-waktu mendatang," kata Agus. 

Editor: Alfian Zainal
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved