Banyak Perusahaan Bandel, BPJS Ketenagakerjaan Izin Intip Omset Lewat Ditjen Pajak

BPJS Ketenagakerjaan meminta izin ke Menteri Keuangan dan Ditjen Pajak untuk bisa bertukar data ihwal omset dan jumlah aset perusahaan.

Banyak Perusahaan Bandel, BPJS Ketenagakerjaan Izin Intip Omset Lewat Ditjen Pajak
TRIBUNPEKANBARU
BPJS Ketenagakerjaan 

Ilyas menjabarkan, data perusahaan wajib pajak akan di-crosscheck dengan data yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Dengan begitu akan terlihat perusahaan yang tertib melaporkan data dengan benar. Ia bilang, BPJS Ketenagakerjaanakan meminta izin Ditjen Pajak untuk melakukan crosscheck omset dan aset untuk melakukan kategorisasi.

Kategorisasi ini berguna untuk memberikan pekerja jaminan lebih. Jika perusahaan terkategori menengah ke atas, perusahaan tersebut harus memberikan jaminan pensiun selain jaminan hari tua. BPJS Ketenagakerjaanjuga akan melihat porgram ketenagakerjaan yang didaftarkan perusahaan untuk menghindari pengurangan hak pekerja.

"Untuk tahu kategori perusahaan besar dan menengah ini ialah berdasarkan aset dan omset, dan data ini ada di pajak. Kita lihat programnya sudah ikut semua belum, karena ini dasarnya ialah hak pekerja. Kalau tidak, berarti ada hak yang dikurangi," papar Ilyas.

Sadar hal tersebut bisa mengundang pro dan kontra serta akan melanggar undang-udang, Ilyas bilang, pihaknya sedang menunggu izin dari Menteri Keuangan untuk membuka data perusahaan. Namun, ia optimistis, pada Juli 2017, Kementerian Keuangan akan memberikan restu. Sehingga sesuai target yang dicanangkan BPJS Ketenagakerjaan, intansi ini bisa mempunyai peserta hingga 85% dari total pekerja yang ada di Indonesia pada 2021 mendatang.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak), Hestu Yoga Saksama mengatakan, terkait data yang akan dipertukarkan dengan BPJS, pihaknya tengah mengkaji pada aspek legal.

"Ini sedang kami kaji aspek legalnya, karena ada larangan bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan data maupun informasi perpajakan wajib pajak," ungkapnya. (*)

*Berita di atas sebelumnya telah dipublikasikan di Kontan.co.id dengan judul : BPJS Ketenagakerjaan izin intip data wajib pajak

Editor: Tri Indaryani
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved