Wan dan Rudi Tak Tahu Terbit Revisi Perka BP Batam Soal Lahan, Ini Pengakuan Keduanya!

Wan dan Rudi Tak Tahu Terbit Revisi Perka BP Batam Soal Lahan, Ini Pengakuan Keduanya!

Wan dan Rudi Tak Tahu Terbit Revisi Perka BP Batam Soal Lahan, Ini Pengakuan Keduanya!
tribunnews batam/anne maria
Kepala Bappeda Kota Batam, Wan Darussalam memaparkan pembangunan Kota Batam di hadapan Gubernur Kepri Nurdin Basirun (duduk, dua dari kiri) di lantai V Pemko Batam, Kamis (14/7/2016) pagi 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BATAM- Anggota tim teknis Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (PBPB) Batam, Wan Darussalam yang dimintai Tribun tanggapannya soal revisi kedua Perka BP Batam Nomor 19 tahun 2016 itu, juga mengaku tidak tahu sebelumnya kalau terbit Perka baru.

Baca: Polisi Jadi Sasaran Teror, Polres Tanjungpinang Gandeng TNI Patroli Gabungan!

Baca: Beredar Rumor Demo Pengemudi Angkutan, Kapolres Minta Dishub Batam Terbitkan Aturan

Baca: Polisi Tembak Sarawi, Tersangka Pembegalan di Batuaji, Ini Sepak Terjangnya!

"Saya baru tahu beberapa hari ini lah. Dari koran juga," kata Wan kepada Tribun, Senin (3/7) sore di Gedung Wali Kota Batam.

Dikatakan, setelah terbit perka revisi pertama--Perka Nomor 1 tahun 2017 lalu, pihaknya tidak pernah kumpul lagi membahas soal tarif layanan lahan. Beberapa waktu lalu, Wan dan anggota tim teknis Dewan Kawasan lainnya memang sudah membuat formasi, dan menyampaikan bahan masukan ke Dewan Kawasan soal rumusan tarif layanan lahan.

"Prinsipnya kami menjalankan arahan dari Pak Menko kalau tarif itu tak boleh terlalu mahal. Tak boleh lebih dari 150 persen kenaikannya. Kami sudah sampaikan bahan masukan ke DK, DK juga sudah memutuskan," ujar dia.

Sepanjang BP Batam mengikuti ketentuan soal besaran tarif kenaikan dari Dewan Kawasan di revisi kedua perka itu, menurut Wan, tidak jadi persoalan. Diapun mengurai beberapa kemungkinan terbitnya revisi kedua Perka Nomor 19 tahun 2016 itu. Pertama bisa jadi tarif layanan di revisi perka sebelumnya--Perka Nomor 1 tahun 2017, belum mengikuti ketentuan dari Dewan Kawasan, sehingga diterbitkan revisi kedua.

"Bisa (Perka) yang kemarin tak mengikuti ketentuan DK, bisa karena diformulasikan ulang, bisa juga karena inovasi. Artinya belum sesuai yang ditetapkan, makanya wajib menyesuaikan," kata Wan.

Sedangkan disinggung soal kenaikan tarif layanan sekitar 4 persen per tahunnya, dia menilai bisa jadi angka itu mengacu pada asumsi inflasi rata-rata per tahun. Namun soal kepastian, apakah tarif layanan yang ditetapkan BP Batam pada revisi kedua Perka itu sudah sesuai dengan arahan DK, dia meminta jawaban itu lebih tepat ditanyakan kepada DK.

Senada dengan Wan, Anggota DK yang juga Wali Kota Batam, Rudi, mengaku tidak tahu, kalau ada Perka baru soal tarif layanan lahan. Termasuk soal tarif layanan alokasi lahan barunya--untuk 30 tahun yang cenderung lebih murah dibanding revisi perka pertamanya--Perka Nomor 1 tahun 2017. Soal itu, Rudi belum mau berkomentar lebih jauh.

"Saya tak tahu (ada perka baru). Tak pernah diajak bicara," ujar Rudi.

Sebelumnya diberitakan, BP Batam kembali melakukan revisi terhadap Peraturan Kepala (Perka) BP Batam Nomor 19 tahun 2016 tentang jenis tarif layanan pada kantor pengelolaan lahan BP Batam atau yang lebih dikenal dengan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO). Revisi kedua itu terbit tertanggal 19 Mei 2017--dengan keluarnya Perka Nomor 9 tahun 2017.

Sebelumnya tertanggal 23 Januari 2017, BP Batam telah melakukan revisi pertama terhadap Perka Nomor 19 tahun 2016 dengan terbitnya Perka Nomor 1 tahun 2017. Hal itu setelah banyaknya keluhan dan aksi-aksi keberatan masyarakat terhadap UWTO yang dikenakan dalam Perka Nomor 19 tahun 2016.

"Ya ada perka baru. Perintah dari pusat untuk merevisi, kami melaksanakan saja," kata Direktur Humas dan Promosi BP Batam, Purnomo Andiantono saat dikonfirmasi. (*)

Penulis: Dewi Haryati
Editor:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved