Bupati Anambas Beberkan Konflik Kebun Karet PT KJJ di Depan Wakapolda Kepri

Bupati Kepulauan Anambas Abdul Haris meminta kepada masyarakat Jemaja untuk tidak lagi melakukan aksi berujung anarkis

Bupati Anambas Beberkan Konflik Kebun Karet PT KJJ di Depan Wakapolda Kepri
Pertemuan Wakapolda Kepri dengan Bupati Anambas, tokoh serta warga Jemaja, terkait konflik kebun karet PT KJJ yang berujung ricuh 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, ANAMBAS - Bupati Kepulauan Anambas Abdul Haris meminta kepada masyarakat Jemaja untuk tidak lagi melakukan aksi berujung anarkis.

Ia meminta kepada masyarakat untuk sama-sama menjaga kondusifitas dan situasi paska kejadian tanggal 29 Juni 2017 lalu.

"Jangan ulangi lagi aksi seperti itu. Mari sama-sama kita jaga kondusif di tempat kita tinggal," ujarnya Kamis (7/6/2017).

Ia pun meminta kepada masyarakat untuk dapat memberikan keterangan sesuai fakta yang ada kepada Tim Pencari Fakta yang turun ke Jemaja paska kejadian akhir bulan Juni itu.

Haris yang sempat dituduh pihak PT Kartika Jemaja Jaya terlibat dalam aksi penolakan warga itu mengatakan, pihak perusahaan sempat melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait proses perizinan Amdal.

Hanya saja, masyarakat tetap bersikeras menolak untuk menjaga lingkungan dan hutan di Pulau Jemaja.

"Perusahaan juga mendatangi pemerintah. Kami menyarankan untuk meyakinkan masyarakat. Namun, masyarakat menolak hadirnya perusahaan," ungkapnya.

Satu alat berat milik PT KJJ yang dibakar massa
Satu alat berat milik PT KJJ yang dibakar massa beberapa waktu lalu (Muhammad Abdul Rahman)

Pihak perusahaan pun, diakui Haris sempat menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) setelah Izin Usaha Perkebunan dicabut oleh Pemkab Natuna.

Tidak hanya Pemkab Natuna, sejumlah ASN dari Anambas pun bahkan dilaporkan ke Mabes Polri.

"Kemudian, perusahaan mengirimkan alat beratnya. Hal ini yang ditentang masyarakat sehingga menyebabkan aksi tersebut," ungkapnya.

Wakapolda Kepri Brigjen Pol Didi Haryono mengatakan, kedatangan dirinya bersama Satgas penanggulangan konflik Kepri bertujuan untuk mengkroscek serta melakukan pendekatan ke masyarakat agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak kembali terulang.

Pihaknya menghargai terkait adanya laporan dari bagian hukum perusahaan terhadap 12 orang warga Jemaja terkait pengrusakan dan pembakaran alat berat.

"Harus kita hargai, namun kalau laporan itu tidak sesuai dengan fakta. Masyarakat bisa memberikan klarifikasi. Oleh karena itu, masyarakat silahkan berikan informasi yang sebenar-benarnya kepada tim pencari fakta yang ada di Jemaja. Ini harus ada sinergitas bersama. Informasi dari masyarakat ini merupakan masukan untuk kami," ungkapnya.

Penulis: Septyan Mulia Rohman
Editor: Alfian Zainal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved