Mendagri Tak Terima Pemerintah Dituding Tidak Jujur Soal UU Pemilu. Ini Katanya

Karena itu, Tjahjo tidak dapat menerima jika Presiden Joko Widodo disebut tidak jujur terkait UU Pemilu

Mendagri Tak Terima Pemerintah Dituding Tidak Jujur Soal UU Pemilu. Ini Katanya
tribun batam/akira
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membantah pernyataan Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional Yandri Susanto yang mengatakan pemerintah tidak jujur atas berlakunya aturan ambang batas pemilihan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen perolehan kursi parlemen atau 25 persen suara nasional.

Menurut Tjahjo, aturan presidential threshold dalam Undang-Undang Pemilu itu merupakan produk yang dilahirkan setelah melalui mekanisme yang panjang di DPR.

"Pemerintah tidak ikut ambil bagian dalam lobi-lobi di paripurna atau pengambilan keputusan di paripurna DPR, sepenuhnya hak anggota DPR dalam paripurna," ucap Tjahjo dalam keterangan tertulis, Minggu (30/7/2017).

Baca: SBY Akui Pertemuan dengan Prabowo Dipicu oleh Pengesahan UU Pemilu. Ini Sikapnya

Baca: Ngotot Gugat UU Pemilu, Ternyata Ini Alasan Yusril

Baca: Pemerintah Ogah Biayai Saksi Pemilu. Ini Sebabnya

Tjahjo menjelaskan peran pemerintah dalam proses terbentuknya UU Pemilu.

Menurut dia, sesuai keputusan DPR maka draf RUU Pemilu disiapkan oleh pemerintah.

Selanjutnya, fraksi-fraksi di DPR membahas daftar inventarisasi masalah (DIM) bersama pemerintah.

DPR kemudian membentuk Panitia Khusus RUU Pemilu dalam proses pengesahan di rapat paripurna.

Halaman
12
Editor: nandrson
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved