Pemilik Toko Obat Sudah Jualan Obat Kuat Sejak 2011. Kok BPOM Bisa Kecolongan?

Kami tak mencari-cari kelemahan institusi, tapi faktanya memang terkesan lemah. Kok bisa, ratusan jenis obat kuat itu dijual bebas di toko obat

Pemilik Toko Obat Sudah Jualan Obat Kuat Sejak 2011. Kok BPOM Bisa Kecolongan?
Tribun Batam/Leo Halawa
Tiga tersangka penjual obat kuat dibekuk oleh Ditnarkoba Polda Kepri 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BATAM - Jajaran Dirnarkoba Polda Kepri membongkar peredaran ratusan jenis obat kuat di Batam.

Hanya dalam satu hari, polisi menangkap tiga pelaku pengedar obat kuat, kosmetik dan alat kecantikan ilegal, Rabu (16/8/2017).

Dari pengakuan ketiga tersangka, saat ekspose di Polda Kepri, Jumat (18/8/2017), mereka menjual obat-obatan ini sejak 2011 di toko obat milik mereka.

Maraknya peredaran obat kuat ini, menurut penilaian Penasihat Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Batam Satu Demi Keadilan, Aldrien Steven Patty SH Mkn, menunjukkan lemahnya kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kepri.

"Semestinya itu kan diawasi. Kami tak mencari-cari kelemahan institusi, tapi faktanya memang terkesan lemah. Kok bisa, ratusan jenis obat kuat itu dijual bebas di toko obat,” kata Aldrien ketika dimintai tanggapan.

Baca: Ternyata Banyak Warga Batam yang Suka Beli Obat Kuat Agar Prima di Ranjang. Ini Buktinya


Aldrien berharap BPOM Kepri lebih aktif mengawasi peredaran obat, makanan dan minuman di Batam.

Keaktifan BPOM tidak hanya tindakan, tetapi bagaimana institusi itu bisa lebih mengajak masyarakat untuk aktif memberikan informasi.

Selama ini, hal itu yang tidak dilakukan BPOM. Lembaga ini seakan hanya bekerja sendiri dan tidak membuka diri dengan masyarakat.

Padahal, berbagai obat-obatan ilegal ini bisa menimbulkan kerugian sosial yang lebih besar di kemudian hari.

“Batam atau Kepri ini kan kepulauan. Barang dari mana saja bisa masuk. Harusnya BPOM mengecek toko-toko itu secara berkala dan sering melakukan sidak dan aktif mengajak masyarakat untuk mermberikan informasi seluas-luasnya,” ujarnya.

Aldrien juga meminta DPRD Kota Batam dan Provinsi Kepri membahas hal ini dengan BPOM sehingga perannya bisa lebih aktif lagi.

“Lihat saja muncul isu produk-produk ilegal. Mulai dari beras, garam dan produk kadaluarsa, yang sibuk justru polisi dan Dinas Perdagangan. BPOM terkesan diam saja. Padahal, mereka yang seharusnya berdiri paling depan,” katanya.

Penulis: Leo Halawa
Editor: Alfian Zainal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved