Kisruh Transportasi Online-Konvensional Batam, Rapat di Graha Kepri Tidak Hasilkan Apa-apa!

Kisruh Transportasi Online-Konvensional Batam, Rapat di Graha Kepri Tidak Hasilkan Apa-apa!

Kisruh Transportasi Online-Konvensional Batam, Rapat di Graha Kepri Tidak Hasilkan Apa-apa!
KOMPAS.COM
Ilustrasi 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM,BATAM-Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, Jamhur Ismail menegaskan bahwa di Provinsi Kepulauan Riau sejauh ini belum ada Dinas Perhubungan baik tingkat Kota Batam maupun Provinsi mengeluarkan surat izin operasi jasa angkutan sewa khsusu atau transportasi online.

Baca: Taksi Online Boleh Beroperasi di Batam? Amsakar Perintahkan Yusfa Urus Soal Ini

Baca: Perseteruan Berlanjut! Taksi Online-Taksi Pangkalan Saling Lapor Polisi. Ini Pemicunya!

Baca: Sejarah Mencatat! Perang Korea Hitungan Jam, Tentara Korut Kocar-kacirkan Tentara Amerika-Korsel!

Baca: BREAKINGNEWS: Sudah 5 Hari Dua Gadis Warga Bengkong Tak Pulang, Ini Fotonya!

Baca: Buah Ceplukan, Dulu Penyelamat Prajurit Romawi, Kini Harga Selangit. Ini Khasiatnya!

Baca: Edan! Tak Hanya Data Nasabah Bank, Pelaku Jual Juga Data Pemilik Mobil-Apertemen Mewah! Batam?

Dalam rapat koordinasi angkutan orang yang berlangsung di lantai lima, Gedung Graha Kepri, Batam Center, Kamis (24/8/2017) siang, yang dihadiri oleh forum taksi konvensional, Organda Kota Batam dan Provinsi, Perwakilan transportasi online, Pihak Kepolisian, Kodim, dan Dihub Kota Batam serta Provinsi.

Jamhur, mengatakan, rapat hari ini bertujuan untuk mempetakan permasalahan yang saat ini sedang berkembang di Kota Batam, dan yang perlu di sepakati bersama bahwa keberadaan angkutan sewa orang baik itu online ataupun konvensional, semuanya mengacu kepada aturan yg berlaku, seperti Undang-undang transportasi, UU Menteri Perhubungan, dan Permenhub.

"Ketiga adalah kata kunci bagi jasa angkutan orang yang mempunyai angkutan sewa harus mempunyai izin," ujar Jamhur

Jamhur juga menerangkan, angkutan yang tidak mempunyai izin ataupun yang belum mengurus izin tidak boleh beroperasi, baik itu jasa angkutan online maupun konvensional. Apabila ada di temukan jasa angkutan orang yang di ketahui tidak mempunyai izin masih beroperasi, Dishub akan menindak tegas.

"Putusan MA terhadap Permenhub nomor 26 tahun 2017 itu kan tujuannya untuk lebih mempermudah mengurus perijinan, dan itu berlaku tiga bulan kedepan yaitu pertanggal 1 November 2017 nanti, untuk saat ini Permenhub yang lama masih berlaku. Jadi yang ingin beroperasi silahkan urus izinnya terlebih dahulu," kata Jamhur

Jamhur juga berharap agar masyarakat juga harus menuruti aturan-aturan sebagaimana telah di atur dalam Undang-undang transfortasi, baik itu Undang-undang Menteri Perhubungan maupun Peraturan Menteri, agar tidak terjadi gesekan-gesekan lagi di lapangan.

"Jadi sekali lagi saya himbau kepada masyarakat, bagi yang tidak mempunyai izin agar tidak beroperasi. Ini adalah komitmen kita bersama, Dishub tidak segan-segan untuk menjatuhkan sanksi dan penegakan hukum apabila terdapat angkutan jasa orang tidak memiliki izin masih beroperasi," katanya. (*)

Penulis:
Editor:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved