Bidik Dana CSR, Pemkab Anambas Bentuk Forum CSR. Begini Skema Kerjasamanya!

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, ANAMBAS-Pemkab Anambas membuat forum Corporate Social Responsibility (CSR) dan bertujuan menyinergikan program CSR dengan program Pemkab.

Baca: Heboh! Razia Gabungan TNI-Polri Sisir Karaoke Batam, Ini Targetnya di Tempat Hiburan Malam!

Baca: Aduh! Inikah 7 Pekerjaan Sulit Dapat Kredit Bank? Karyawan Bank Silakan Jawab!

Baca: Simak Baik-baik! Inilah 8 Profesi Baru Bergaji Dahsyat! Jadi Buruan di Batam?

Baca: Bikin Merinding! Inilah Kisah Menegangkan Dokter Militer Saat Pembebasan Irian Barat!

Baca: Bikin Merinding! Detik-detik Jelang Eksekusi: Permintaan Terakhir Terpidana Mati Bikin Kuduk Berdiri

Augus Raja Unggul Kepala Badan Penelitian, pembangunan dan perencanaan daerah (Balitbangpeda) Kabupaten Kepulauan Anambas menyebut, forum juga dimaksudkan sebagai wadah duduk bersama pemangku kepentingan merumuskan pola sinergi dan sinkronisasi program.

"Iya, dari kami mencari formulasi yang tepat. Salahsatunya, dengan membuat forum ini. Istilah kerennya Stakeholder Meeting," ujarnya Minggu (17/9/2017).

Forum yang nantinya melibatkan sejumlah pihak termasuk SKK Migas dan pihak konsorsium, nantinya akan membicarakan sejumlah program untuk Jangka waktu lima tahun kedepan.

Keterbukaan serta transparansi ini, diakui Pemerintah Daerah penting agar program yang dibangun nantinya tidak tumpang tindih serta dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

"Jadi di forum itu akan membicarakan sejumlah program untuk lima tahun kedepan. ‎Kira-kira nanti dipilih, sehingga perusahaan juga tahu apa program dari kami ke depan, begitu juga sebaliknya. Karena membicarakan program Jangka panjang, tentunya pembicaraan bakal serius," ungkapnya.

Augus yang pernah menjabat sebagai Asisten Administrasi Umum Pemkab Anambas ini menjelaskan, keterlibatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) nantinya diperlukan untuk merumuskan dan memperdalam program yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (K3S).

Pihaknya pun tidak mengelak, masing-masing perusahaan yang memiliki base di Matak memiliki fokus serta program pada bidang tertentu untuk menyalurkan CSR-nya.

"Masing-masing mereka punya fokus tersendiri. Misalkan, ada yang fokus pada bidang pendidikan, ada juga yang fokus pada pemberdayaan mas‎yarakat dan lingkungan. Dari Pemerintah Daerah hanya mengikuti saja. Mana yang urgent serta layak menjadi prioritas, tentunya akan dipilah," bebernya.

‎Data dari Badan Keuangan Daerah (BKD) menyebut, sedikitnya terdapat 70 bantuan yang diberikan oleh tiga perusahaan yang memiliki base di Matak pada sejumlah desa di Anambas. Meski telah memberikan bantuan yang menjadi program CSR-nya, namun persoalan muncul dalam memasukkan bantuan tersebut menjadi komponen aset.

Perbedaan persepsi antara perusahaan dengan acuan dari Pemerintah Daerah menjadi salahsatu sebab yang berpotensi menjadi temuan saat pemeriksaan oleh auditor seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pihak perusahaan cenderung ‎menginduk pada SKK Migas. Hal ini yang dikritisi oleh Fadhil Hasan, salaseorang warga Tarempa. (*)