Karut marut Lahan di Batam

Pro Kontra Perka BP Batam - Setiap Rumah yang Jadi Agunan Kredit Harus Lapor BP Batam

Badan Pengusahaan (BP) Batam membuat heboh lagi dengan menerbitkan Peraturan Kepala (Perka) BP Batam No 10/2017.

Pro Kontra Perka BP Batam - Setiap Rumah yang Jadi Agunan Kredit Harus Lapor BP Batam
wikipedia
Ilustrasi 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BATAM - Badan Pengusahaan (BP) Batam membuat heboh lagi dengan menerbitkan Peraturan Kepala (Perka) BP Batam No 10/2017.

Ada dua hal yang paling disoroti dalam perka tersebut.

Pertama, kewajiban investor memberikan jaminan 10 persen atas investasinya,

Kedua, setiap warga yang akan menjadikan rumahnya sebagai agunan kredit di bank, harus mendapat persetujuan BP Batam.

Perka Nomor 10 ini sebenarnya sudah diterbitkan tanggal 6 Juni 2017 namun baru menuai pro kontra akhir September lalu.

Baca: Perka BP Batam Hambat Investor, Lik Khai: Kalau Batam Banyak Pengangguran, Siapa Tanggungjawab?

Direktur Humas dan Promosi BP Batam, Purnomo Andiantono tak menampik ada sejumlah investor yang menyatakan keberatan dengan perka tersebut.

Menurut Andi, klausul itu dimaksudkan untuk memberikan jaminan bahwa alokasi lahan yang diberikan bisa segera direalisasikan sebagaimana dalam pengajuannya.

"Ini sifatnya jaminan agar lahan yang dialokasikan benar-benar segera diwujudkan. Dulu kan banyak kejadian, sudah diberi lahan, tapi bertahun-tahun dibiarkan. Mengkin menunggu harga tanah naik, dan sebagainya," katanya ketika dihubungi Tribun, Minggu (1/10).

Mengenai jaminan 10 persen dari nilai investasinya itu, menurut Andi, sifatnya tidak hilang.

Halaman
123
Penulis: Purwoko
Editor: Alfian Zainal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved