Breaking News:

Karut marut Lahan di Batam

Pro Kontra Perka BP Batam - Setiap Rumah yang Jadi Agunan Kredit Harus Lapor BP Batam

Badan Pengusahaan (BP) Batam membuat heboh lagi dengan menerbitkan Peraturan Kepala (Perka) BP Batam No 10/2017.

wikipedia
Ilustrasi 

Nantinya, jika investasi telah direalisasikan maka jaminan itu akan dikembalikan.

Soal jaminan 10 persen itu diakuinya diberlakukan secara umum.

Hanya saja, hal itu tidak berlaku "harga mati" bagi investor lama dan memenuhi kriteria tertentu dalam kredibilitas rekam jejaknya.

"Memang ada yang keberatan. Itu tentu juga akan dipertimbangkan, ada semacam kebijakan khusus. Tapi untuk investor baru yang masuk, jaminan 10 persen tentu harus dipenuhi seperti itu," katanya.

Hal itu juga berlaku untuk investor yang melakukan perpanjangan setelah masa sewa 30 tahun habis.

"Untuk perpanjangan masa sewa juga akan ada pertimbangan. Misalnya Batamindo, tentu beda dengan investor baru yang diberi lahan masih dalam bentuk lahan terbuka. Mesti ada pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan ke pimpinan," katanya.

Mengenai klausul lain, bahwa jaminan properti untuk agunan di perbankan juga harus mendapatkan rekomendasi dari BP Batam, hal itu juga diakui oleh Andiantono.

Menurutnya, hal itu merupakan bagian dari reformasi birokrasi agar tidak terjadi kekusutan masalah hak kepemilikan lahan.

"Itu untuk mensinkronkan sertifikat di BPN dengan catatan di BP Batam. Sebab selama ini banyak kerumitan terjadi karena tidak adanya kesamaan antara data di BPN dan BP Batam," terangnya.

Ia menegaskan, aturan itu mengacu pada UU Agraria yang diberlakukan sejak lama.

Halaman
123
Penulis:
Editor: Alfian Zainal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved