BI Bidik Transaksi Uang Elektronik Sejumlah Perusahaan e-Commerce. Ternyata Ini Sebabnya

Saat ini, uang elektronik yang diterbitkan oleh perusahaan e-commerce masuk radar BI. Ternyata ini penyebabnya.

BI Bidik Transaksi Uang Elektronik Sejumlah Perusahaan e-Commerce. Ternyata Ini Sebabnya
KONTAN
Ilustrasi uang elektronik. 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) tengah memantau peredaran uang elektronik di Tanah Air. Kali ini, uang elektronik yang diterbitkan oleh perusahaan e-commerce masuk radar BI. Pasalnya, mereka belum mengajukan izin uang elektronik.

Alhasil, BI mengambil langkah untuk menghentikan sementara layanan isi ulang atau top up uang elektronik di beberapa perusahaan e-commerce.

Direktur Program Elektronifikasi Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI Pungky Purnomo Wibowo mengatakan, saat ini perusahaan tersebut tengah dalam proses mengurus perizinan di BI.

Hal ini mengacu pada kebijakan BI yang tertuang pada PBI Nomor 18/17/PBI/2016 tentang perubahan kedua atas PBI Nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik (electronic money), serta butir II.A.4 SE No.16/11/DKSP perihal Penyelenggaraan uang elektronik.

Aturan menyebutkan setiap bank atau lembaga selain bank yang menyelenggarakan uang elektronik dengan jumlah dana float Rp 1 miliar ke atas maka wajib memiliki izin sebagai penerbit uang elektronik dari BI.

Baca: Tiga Minggu Dirawat, Ini 4 Penyakit Serius yang Diderita Setya Novanto

Baca: NGERI! Tangan Luka Parah, Begini Kronologi Robert saat Berduel dengan Ular Piton Sepanjang 7 Meter

Baca: Dishub Batam Desak Taksi Online Urus Izin. Jika Tak Digubris, Ini Ancamannya!

"Ini termasuk perusahaan e-commerce atau market place yang telah memiliki layanan uang elektronik sebelum mengajukan izin ke BI," katanya, Senin (2/10/2017).

Pungky menambahkan, pemohon yang pada saat mengajukan izin telah menyelenggarakan layanan uang elektronik dengan jumlah dana float Rp 1 miliar lebih diminta oleh BI untuk melakukan upaya agar jumlah dana float dikelola sedemikian rupa. Tujuannya, agar perusahaan patuh terhadap batas maksimum sesuai ketentuan.

Halaman
12
Editor: Tri Indaryani
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved