Buron Kejati Tertangkap di Batam, Kadinkes Anambas: Tajri Masih PNS dan Terima Gaji Pokok!

Buron Kejati Tertangkap di Batam, Kadinkes Anambas: Tajri Masih Terima Gaji PNS!

Buron Kejati Tertangkap di Batam, Kadinkes Anambas: Tajri Masih PNS dan Terima Gaji Pokok!
Dok. HaloMoney.co.id
Ilustrasi uang gajian 

‎Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kepulauan Anambas, Linda Maryati membenarkan status kepegawaian

Tajri yang masih berstatus sebagai ASN Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Ditemui di ruangannya, awalnya Linda sempat menyampaikan kalau yang bersangkutan telah pindah ke kota Tanjungpinang.

Namun setelah dikroscek dengan memanggil staffnya, baru diketahui bila pria yang menjabat sebagai PPTK pada pengadaan alkes Rumah Sakit tahun 2009 dengan anggaran mencapai Rp 3,2 miliar itu masih berstatus sebagai PNS Pemkab Anambas.

"Masih di kami. Saya ingatnya, Beliau sudah pindah ke sana," ujarnya. Linda tidak mengelak, ‎kalau yang bersangkutan pernah menghubungi dirinya untuk proses pengurusan pindahnya.

Tidak hanya itu, pihak keluarganya juga pernah berkoordinasi ke BKPSDM agar mengeluarkan rekomendasi ‎yang menyatakan tidak pernah diberikan hukuman disiplin.

"Pengurusannya mungkin belum selesai. Karena prosesnya baru bisa dilepas kalau rekomendasi menerima sudah ada. Setahu kami, kesranya tidak dikeluarkan lagi," ungkapnya.

‎Pihaknya menambahkan, pemberian gaji pokok menurutnya diperbolehkan kepada PNS yang terjerat kasus hukum. Anambas diakuinya menerapkan sistem pemotongan pada tunjangan kesejahteraan pegawai (kesra).

Pihaknya juga mengatakan, selama ini pihaknya tidak pernah menerima salinan putusan pengadilan bagi oknum pegawai yang terjerat kasus hukum, khususnya yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.

Selama ini, pihaknya kerap berkoordinasi dengan mendatangi instansi terkait untuk berkoordinasi mendapatkan salinan putusan. "Saya tidak tahu apakah diberikan ke bagian hukum atau bagaimana.

Kami pun awalnya tahunya dari media seperti kabar ini. Namun, selama ini kami berkoordinasi untuk meminta salinan putusan itu. Karena, yang diperlukan itu register dan Amar putusan. Ini juga yang kami lakukan untuk langkah ke depan," bebernya.

Halaman
123
Penulis: Septyan Mulia Rohman
Editor:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved