Buron Kejati Tertangkap di Batam, Kadinkes Anambas: Tajri Masih PNS dan Terima Gaji Pokok!

Buron Kejati Tertangkap di Batam, Kadinkes Anambas: Tajri Masih Terima Gaji PNS!

Buron Kejati Tertangkap di Batam, Kadinkes Anambas: Tajri Masih PNS dan Terima Gaji Pokok!
Dok. HaloMoney.co.id
Ilustrasi uang gajian 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, ANAMBAS - Kepala Dinas kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Kepulauan Anambas, Herianto terkejut

dengan kabar eksekusi terhadap Tajri yang dilakukan oleh tim dari Kejati Kepri di Batam. Ia pun semakin kaget kala disinggung mengetahui Tajri yang praktik dokter di salahsatu klinik di Tanjung Piayu, Sei Beduk Batam itu.

Baca: Tertangkap di Batam, Tak Nongol Keluarga Tajri di Rutan Tanjungpinang!

Baca: Kabur Saat Hendak Dieksekusi Jaksa, Buron Kejati Tertangkap Buka Praktik Dokter di Batam!

Baca: Terungkap! Inilah Prajurit Cakra Penyelamat Polisi Sukitman di Lubang Buaya. Kisahnya Menegangkan!

Baca: Merinding! Teman Denis Kancil Unggah Kondisi TKP Kecelakaan, Netizen Malah Bahas Hal Mistis Ini!

"Masa iya, yang saya tahu Beliau sakit. Tidak tahu kalau sampai praktik dokter," ‎ujarnya Jumat (6/10/2017). Ditemui di sela-sela pemusnahan obat-obatan di Polsek Siantan, pihaknya menyebut kalau Tajri masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil di Anambas.

Tidak lagi memegang jabatan, ia pun menyebut Tajri hanya mendapat gaji pokok. Pihaknya hanya mengetahui, mendapat surat pengawasan pengobatan dari dokter karena diketahui menjalani pengobatan medis.

Hanya saja, Herianto meminta awak media untuk mengkroscek kembali ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kepulauan Anambas perihal status kepegawaiannya.

"Masih pegawai sini. Untuk pendapatan masih dapat, tapi tidak utuh. Hanya mendapat gaji pokok saja. Saat ini posisinya masih staff biasa," ungkapnya.

‎Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kepulauan Anambas, Linda Maryati membenarkan status kepegawaian

Tajri yang masih berstatus sebagai ASN Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Ditemui di ruangannya, awalnya Linda sempat menyampaikan kalau yang bersangkutan telah pindah ke kota Tanjungpinang.

Namun setelah dikroscek dengan memanggil staffnya, baru diketahui bila pria yang menjabat sebagai PPTK pada pengadaan alkes Rumah Sakit tahun 2009 dengan anggaran mencapai Rp 3,2 miliar itu masih berstatus sebagai PNS Pemkab Anambas.

"Masih di kami. Saya ingatnya, Beliau sudah pindah ke sana," ujarnya. Linda tidak mengelak, ‎kalau yang bersangkutan pernah menghubungi dirinya untuk proses pengurusan pindahnya.

Tidak hanya itu, pihak keluarganya juga pernah berkoordinasi ke BKPSDM agar mengeluarkan rekomendasi ‎yang menyatakan tidak pernah diberikan hukuman disiplin.

"Pengurusannya mungkin belum selesai. Karena prosesnya baru bisa dilepas kalau rekomendasi menerima sudah ada. Setahu kami, kesranya tidak dikeluarkan lagi," ungkapnya.

‎Pihaknya menambahkan, pemberian gaji pokok menurutnya diperbolehkan kepada PNS yang terjerat kasus hukum. Anambas diakuinya menerapkan sistem pemotongan pada tunjangan kesejahteraan pegawai (kesra).

Pihaknya juga mengatakan, selama ini pihaknya tidak pernah menerima salinan putusan pengadilan bagi oknum pegawai yang terjerat kasus hukum, khususnya yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.

Selama ini, pihaknya kerap berkoordinasi dengan mendatangi instansi terkait untuk berkoordinasi mendapatkan salinan putusan. "Saya tidak tahu apakah diberikan ke bagian hukum atau bagaimana.

Kami pun awalnya tahunya dari media seperti kabar ini. Namun, selama ini kami berkoordinasi untuk meminta salinan putusan itu. Karena, yang diperlukan itu register dan Amar putusan. Ini juga yang kami lakukan untuk langkah ke depan," bebernya.

‎Dibagian lain, penangkapan Tajri yang sempat berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) ini, telah menjadi pembicaraan.

Meski sejumlah ASN cenderung tertutup membicarakan hal itu, namun beberapa dari mereka menyayangkan langkah yang dilakukan Tajri itu.

"Kami berpikir kalau Beliau sudah bebas malah. Kalau saja tidak melakukan kasasi, mungkin Beliau sudah bebas sama seperti Pak Sofyan," ujar salahseorang pegawai. (*)

Penulis: Septyan Mulia Rohman
Editor:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved