Puluhan Karyawan Demo Dua Perusahaan di Cammo Industry Batam Centre. Ini Tuntutan Mereka

Aksi demo tersebut berlangsung tertib dan dikawal langsung puluhan anggota lepolisian gabungan dari Poresta Barelang dan Polsek Batam Kota.

Puluhan Karyawan Demo Dua Perusahaan di Cammo Industry Batam Centre. Ini Tuntutan Mereka
Karyawan dua perusahaan di Cammo Industry Batam Centre, menggelar aksi demo, Kamis (19/10/2017). 

 Laporan Efendi Wardoyo

BATAMTRIBUN.id, BATAM - Puluhan anggota Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) dan Serikat Buruh Farkes Kota Batam menggelar aksi demonstrasi di depan PT Starmara Pratama dan PT Pan Baruna di kawasan Industri Cammo Industrial Park, Batam Center, Kamis (19/10/2017).

Aksi demo tersebut berlangsung tertib dan dikawal langsung puluhan anggota lepolisian gabungan dari Poresta Barelang dan Polsek Batam Kota.

Para pendemo menuntut status karyawan di ked ua perusahaan tersebut.

M

Para buruh juga menuntut hak-hak karyawan seperti lembur, insentif dan transparansi slip gaji segera direalisasikan.

Keadaan sempat memanas sebelum perwakilan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam, Tukiman, datang untuk menjadi mediator antara para pendemo dengan pihak perusahaan.

Ketua SBSI DPC Kota Batam, Jhonner Sirait, mengatakan, setiap tahun, kedua perusahaan itu selalu memperpanjang kontrak karyawan.

Setiap menjelang akhir kontrak, kalau tidak kontrak baru, pasti digilir di ke dua perusahaan tersebut.

"Yang lebilh gila, setiap habis kontrak, karyawan harus mengeluarkan uang Rp 500 ribu agar bisa kembali bekerja," ujar Jhonner.

Jhonner juga mengungkapkan, hak-hak karyawan yang bekerja pada perusahaan juga tidak dipenuhi oleh pihak perusahan.

"Lembur tidak ada dibayarkan. Setiap penjualan tidak mencapai target, pasti gaji karyawan yang dipotong," katanya.

Tukiman sendiri, setelah memediasi pertemuan, meminta ke dua perusahaan untuk memenuhi hak-hak karyawan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Termasuk transparansi slip gaji, tidak boleh ditahan-tahan sampai lima-enam bulan baru diberikan.

"Saran kita seperti itu. Yang jelas, kita sebagai mediator memberikan anjuran seperti itu. Kalau dalam jangka waktu 10 hari tidak memberikan respon, baru nanti pengadilan yang akan memutuskan," ujarnya. 

Penulis:
Editor: Alfian Zainal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved