Tak Naikkan Iuran Peserta, Pemerintah justru Potong DAU & DBH Daerah Tutupi Defisit BPJS Kesehatan

Kemkeu segera mengeluarkan dua kebijakan baru untuk mengatasi defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Tak Naikkan Iuran Peserta, Pemerintah justru Potong DAU & DBH Daerah Tutupi Defisit BPJS Kesehatan
Istimewa
Logo BPJS Kesehatan 

TRIBUNBATAM.ID, JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemkeu) segera mengeluarkan dua kebijakan baru untuk mengatasi defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Ini merupakan kelanjutan dari kebijakan pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH) untuk membayar tunggakan iuran BPJS Kesehatan yang dirilis pekan lalu.

Dua kebijakan itu adalah pemangkasan pajak rokok dan Dana Bagi Hasil (DBH) cukai hasil tembakau atau cukai rokok yang dialokasikan ke daerah.

Hasil pemangkasan dialokasikan ke program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Kebijakan ini akan tertuang dalam peraturan menteri keuangan (PMK) yang ditargetkan keluar dalam waktu dekat.

Mengutip Kontan.co.id, Rabu (13/12/2017), Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan Kemkeu Boediarso Teguh Widodo mengatakan, pemerintah akan memotong 27 persen dari 50 persen penerimaan pajak rokok yang di dapatkan daerah.

Sedangkan pemangkasan DBH cukai rokok sebesar 50 persen dari alokasi setiap daerah.

Baca: MAU Hadiah Rumah dari BPJS-KT? Ikuti Kompetisi Unik Ini. Tidak Perlu Capek Mikir, Hanya Sentuhan

Baca: BPJS Kesehatan Dapat Kucuran Dana Pemerintah Rp 9,9 Triliun. Tunggakan RS Segera Dibayar

"Kami akan eksekusi di tahun 2018," kata Boediarso, Selasa (12/12/2017).

Halaman
123
Editor:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved