Karena Alasan ini, Asosiasi Driver Taksi Online Kepri Minta Masa Transisi Permenhub 108 Diperpanjang

Ketua DPD Asosiasi Driver Online (ADO) Kepri, Sopandi mengatakan, sudah menyarankan driver online untuk memenuhi ketentuan-ketentuan

Karena Alasan ini, Asosiasi Driver Taksi Online Kepri Minta Masa Transisi Permenhub 108 Diperpanjang
ISTIMEWA
Ketua DPD Asosiasi Driver Online (ADO) Kepri Sopandi 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Driver Taksi Online Kota Batam menyambut baik dan mendukung penuh Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017 yang secara penuh akan diterapkan 1 Februari 2018.

Seluruh pengemudi taksi online wajib mengikuti aturan-aturan yang berlaku.

Ketua DPD Asosiasi Driver Online (ADO)  Kepri, Sopandi mengatakan, sudah menyarankan driver online untuk memenuhi ketentuan-ketentuan, seperti pembuatan SIM A umum, uji KIR, maupun ketentuan lainnya yang di atur dalam PM 108 tahun 2017.

Baca: Begini Cara Mudah dan Efektif Menghemat Air di Rumah. Simak 4 Tips Ini Yaa

Baca: Punya Fasilitas Karaoke di Mobilnya. Sopir Taksi Asal Indonesia Ini Jadi Terkenal di Selandia Baru

Baca: Kisah Miliarder Pelit. Tega Biarkan Telinga Cucunya Dipotong Penculik Daripada Bayar Uang Tebusan

"Senin (29/1/2018) besok, kita sudah sepakat, akan mengajukan pembuatan SIM A Umum secara kolektif," kata Sopandi, Minggu (29/1/2018).

Namun sejauh ini, kata Sopandi, masa  transisi ditetapkan Dirjen Perhubungan dari tanggal 1 November 2017 sampai tanggal 1 Februari 2018.

Ia menilai, selama tiga bulan masa penyesuaian di lapangan, terjadi salah pengertian Pemerintah Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau.

"Yang terjadi, banyak driver ditangkap, berarti di Kepri, Dishub tidak menjalankan amanat PM 108 tahun 2017," ujar Sopandi.

Sopandi membandingkan dengan daerah lain yang selama masa transisi tidak ada tindakan tangkap menangkap dan tahan menahan.

Dari hasil rapat bersama Dirjen Perhubungan pada tanggal 17 Januari 2018, kata Sopandi, dihadiri seluruh Dinas Perhubungan Provinsi di Indonesia termasuk Kepulauan Riau, juga hadir perwakilan DPD Asosiasi Driver Online seluruh Provinsi di Indonesia.

Didalam rapat tersebut, ujar Sopandi, DPD ADO meminta agar masa transisi di perpanjang karena di beberapa daerah termasuk Kepulauan Riau belum ada kesiapan secara langsung memenuhi ketentuan wajib PM 108 tahun 2017.

"Contoh uji KIR, inikan sifatnya emboss. Nah Dishub kita siap tidak untuk emboss. Sedangkan ketentuan ini baru keluar setelah ada PM 108. Masalah izin dan penentuan kouta saja belum jelas," kata Sopandi.(egw)

Penulis:
Editor: nandrson
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved