Konferensi Pemda Kepulauan Dibuka. Sekjen Kemendagri: Fokus pada Kebijakan Orientasi Kelautan

Hadi Prabowo mengatakan dengan berdaya saing tinggi, mampu memberi pelayanan prima kepada masyarakat, membangun potensi daerah kepulauan

Konferensi Pemda Kepulauan Dibuka. Sekjen Kemendagri: Fokus pada Kebijakan Orientasi Kelautan
TRIBUNBATAM/ZABUR A
Pembukaan Konferensi Pemerintah Daerah Kepulauan di Batam, Senin (29/1/2018) 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Ditandai dengan pemukulan gong, Sekertaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Hadi PRabowo resmi membuka Konferensi Pemerintah Daerah Kepulauan, yang berlangsung di hotel Swisbell Hotel, Harbour Bay Batam, Senin (29/1/2018).

Hadi Prabowo mengatakan dengan berdaya saing tinggi, mampu memberi pelayanan prima kepada masyarakat, membangun potensi daerah kepulauan.

Untuk itu semua daerah dalam penggunaan anggaran untuk membangun dan memajukan daerahnya diatur di UU No.24 tahun 2014 dari pasal 27 sampai pasal 30.

Baca: Mulai 1 Februari, BPJS Kesehatan Terapkan Sistem Pembayaran Tertutup. Ini Dampaknya Bagi Peserta

Baca: Hari Pertama Karantina Duta BP Batam, 14 Finalis Dibekali Materi Personal Power

Baca: Kalahkan Lady Gaga, Ed Sheeran Raih Grammy Awards 2018 Berkat Lagu Shape of You!

"Untuk RUU daerah Kepulauan sudah dalam pembahasaan. Proses RUI ini telah sampai pada tahap harmonisasi di kemenkumham dengan pembahasan bidang perhubungan laut dan pendanaan. Pemerintah kepulauan akan menjadi garda terdepan dalam pengelolaan SDA daerah, di wilayah masing-masing mengeksplorasi," katanya.

Menurut Dia, untuk pembangunan daerah pemerintah pusat juga membantu.

Di antaranya dana alokasi umum 70 persen untuk provinsi dan 30 persen untuk kabupaten dan kota.

"Pembangunan daerah pemerintah pusat juga membantu. Bantuan itu 70 persen untuk provinsi dan 30 persen untuk kabupaten dan kota," katanya.

Menurut Dia, fokus pada kebijakan dengan orientasi kelautan, yang kemudian dapat melakukan pemerataan pembangunan yang didukung jaringan distribusi.

"Dapat dilajukan terpadu berdasarkan keunggulan daerah, kedekatkan rentang tugas daerah dengan pembangunan infrastruktur yang memadai, tingkatkan intensitas layanan di provinsi daerah kepulauan," katanya.

Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengatakan tantangan daerah kepulauan yang berbatasan langsung dengan negara lain harus menjadi perhatian khusus.

"Untuk menjaga wilayah dari kepentingan negara lain, mengambil keuntungan dari indonesia.

Untuk itu diperlukakan perlakuan khusus sehingga daerah kepulauan di Indonesia bisa maksimal sebagai ujung tombak di perbatasan. Dukungan dari pusat diperlukan," katanya. (bur)

Penulis: Zabur Anjasfianto
Editor: nandrson
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved