Heboh Audit Perusahaan Tambang di Karimun, Tim Inspektorat Pemkab Temukan Kejanggalan Ini

Tim audit bentukan Inspektorat Pemkab Karimun menyebutkan hasil temuannya di lapangan tidak sesuai dengan nilai anggaran DJPL

Heboh Audit Perusahaan Tambang di Karimun, Tim Inspektorat Pemkab Temukan Kejanggalan Ini
Ist
Tim audit DJPL perusahaan tambang bentukan Inspektorat Daerah Karimun saat di bekas area pertambangan bauksit PT BMI di Pulau Kas, Karimun 

TRIBUNBATAM.ID, KARIMUN-Dana Jaminan Pemeliharaan Lingkungan (DJPL) PT Bukit Merah Indah (BMI) di Pulau Propos dan Pulau Kas pada 2009 senilai Rp 2,6 miliar atau tepatnya Rp 2.690.000.000 diduga 'dimainkan'.

Raden Hadimi, salah seorang anggota tim audit DJPL PT BMI bentukan Inspektorat Daerah Karimun menyebutkan hasil temuannya di lapangan tidak sesuai dengan nilai anggaran DJPL yang telah dicairkan sebesar Rp 2,6 miliar tersebut.

Baca: Terungkap! Siapa Lebih Kaya, Julianto Tio atau Ahok? Bandingkan Foto-foto Penampakan Rumah Mereka!

Baca: Inilah Keistimewaan Mobil Mewah Andalan Prabowo Subianto! Mengejutkan Harga Awal Belinya!

Baca: Pembunuhan Satu Keluarga di Tangerang Terungkap Pelakunya! Pemicunya Ternyata Kredit Mobil!

Baca: Inilah 8 Trik Beli Tiket Pesawat Bocoran Orang Dalam! Nomor 4 Paling Mengejutkan!

Baca: Mengagetkan! Bukan Daging, Inilah Menu Santap Siang Paling Terkenal Saat Pendidikan Komando Marinir!

“Dalam dokumen proposal pencairan dana DJPL disebutkan di kedua pulau itu ditanam sekitar 8 ribuan tanaman seperti akasia, ketapang, daun lebar, cemara, karet, sengon dan bakau tapi saya hanya menemukan sekitar 74 batang saja, itu pun terkesan asal-asalan tanamnya,” ujar Raden Hadimi, Selasa (13/2/2018).

Hadimi juga sempat menunjukkan dokumen proposal pencairan DJPL PT BMI sebesar Rp 2,6 miliar tersebut. Di dalamnya disebutkan dana untuk pelaksanaan pengelolaan lingkungan pada PT BMI di pulau Kas, Ngal dan Kas meliputi kegiatan penghijauan atau revegetasi untuk 8.065 pohon Rp 354.115.000.

"Saya juga pernah tanyakan kepada masyarakat sekitar, mereka mengaku belum pernah ada reklamasi. Data ini juga telah saya berikan ke BPKP. Saya siap jika sewaktu-waktu dipanggil aparat hukum terkait hal ini, saya pegang bukti" ujar Hadimi.

Halaman
12
Penulis:
Editor:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved