Hari Ini Dinas Perhubungan Kepri Bahas Soal Taksi Online di Batam. Libatkan 50 Elemen Masyarakat

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kepri Jamhur Ismail mengundang sejumlah pihak untuk hadir dalam rapat di Graha Kepri ini

Hari Ini Dinas Perhubungan Kepri Bahas Soal Taksi Online di Batam. Libatkan 50 Elemen Masyarakat
TRIBUNBATAM/THOM LIMAHEKIN
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepri Jamhur Ismail 

TRIBUNBATAM.id, TANJUNGPINANG - Rapat pembahasan tentang keberadaan taksi online di kota Batam digelar lagi, Rabu (21/2/2018) pukul 09.00 WIB ini.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kepri Jamhur Ismail mengundang sejumlah pihak untuk hadir dalam rapat di Graha Kepri ini.

"Pokoknya ada sekitar 50 elemen, baik dari Dishub Kota Batam, DPRD Kota Batam, Organda, perwakilan taksi online dan asosiasinya, perwakilan taksi konvensional dan asosiasinya dan lain-lain," jelas Jamhur kepada Tribun, Rabu pagi.

Baca: Wilayah Kepri Diperkirakan Berawan pada Siang - Malam Hari. Ada Potensi Hujan Lokal di Daerah ini

Baca: NGERI! Kepergok Mencuri Kambing. Pria Ini Ditangkap dan Dibakar Massa di Lapangan Sepakbola

Baca: Mengejutkan Banyak Orang, Ahmad Dhani Ingin Jual Rumah. Begini Pengakuannya

Topik pembahasan pada rapat berkutat seputar jumlah kuota taksi online di kota Batam.

Jamhur menjelaskan, dalam rapat ini, semua elemen diajak untuk sama-sama menghitung jumlah kuota taksi online.

"Sampai jumlah kuota berdasarkan hasil survei konsultan independen sudah keluar. Saat ini proses lelang kajian tentang kuota taksi online sudah naik ke Biro Administrasi Layanan Pengadaan Pemprov Kepri," ungkap Jamhur.

Kepala Dishub Kepri ini memperkirakan, hasil survei berdasar kajian konsultan independen baru bisa diperoleh Juni 2018.

Sebelum hasil kuota ini ada, Dishub Kepri dan elemen-elemen terkait, perlu membuat sebuah kesepakatan bersama mengenai keberadaan taksi online tersebut.

"Saya cukup yakin, tidak ada kata sepakat. Tetapi kami tetap menjalankan proses dari tahap demi tahap. Saya malah senang kalau setiap kali rapat tidak ada kata sepakat," kata Jamhur.

Pengakuan tersebut lahir dari kekecewaan Jamhur terhadap Menteri Perhubungan (Menhub) yang menunda masa berlaku Permenhub Nomor 108 Tahun 2017.

Jamhur menilai, Menhub terkesan pengecut dan tidak tegas dalam bertindak sehingga menciptakan potensi kisruh di lapangan.

"Dalam surat per 20 Februari 2018, Menhub mengimbau kepada pihak-pihak terkait agar tidak melakukan penindakan terhadap angkutan sewa khusus sampai perkembangan lebih lanjut. Kalau ada kisruh di lapangan, kita hanya tonton saja," ucap Jamhur. (tom)

Penulis: Thom Limahekin
Editor: nandrson
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved