Alat Berat Tak Lagi Kena Pajak Kendaraan Bermotor. Daerah Diberi Waktu 3 Tahun Mengubahnya
Alat berat tetap dikenakan pajak, namun dasar hukumnya tidak lagi masuk dalam kategori pajak kendaraan bermotor (PKB).
Laporan Tribunnews Batam, Roma Uly Sianturi
Daerah Diberikan Waktu 3 Tahun Untuk Mempertimbangkan Perubahan Pajak Alat Berat
Laporan Roma Uly Sianturi
TRIBUNBATAM.id, BATAM - Selain biaya administrasi pengesahan STNK, ternyata pajak kendaraan bermotor (PKB) yang dikenakan untuk alat berat juga dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.
kendati demikian, daerah diberikan waktu selama tiga tahun untuk mempertimbangkan perubahan pajak alat berat.
Alat berat tidak lagi masuk dalam kategori kendaraan bermotor.
Hal itu berdasarkan putusan uji materi pajak kendaraan bermotor untuk alat berat oleh Mahkamah Konstitusi yang menolak menyamakan alat berat sebagai moda transportasi.
Baca: Mahkamah Agung Batalkan Biaya Administrasi Pengesahan STNK. Ini Alasannya
Baca: Walaupun MA Sudah Membatalkan, Samsat Masih Pungut Biaya STNK. Ini Alasannya
Baca: Terkejut STNK Kena Pajak Progresif? Jangan Panik! Begini Cara Mudah menghindarinya!
-
Rocky Gerung Sayangkan MK Tolak Seluruh Dalil Prabowo-Sandi, Seharusnya Cukup Sebagian
-
Andaikan Mencalonkan Lagi di Pilpres 2024, Bagaimana Peluang Prabowo Subianto? Ini Kata Pengamat
-
Begini Beda Pidato Prabowo dan Jokowi, Sikapi Keputusan MK
-
Kecewa, Prabowo Konsultasi ke Tim Hukum, Sisipkan Pesan Khusus ke Loyalis agar Tetap Berjuang
-
Jokowi Tegaskan Putusan MK Sudah Final, Prabowo Akan Konsultasi soal Langkah Konstitusional Lain
