Dishub Kepri Enggan Buka Kuota Taksi Online, Mengejutkan Ini Bocoran Kuota dari DPRD Kepri!

Pada saat itu, saya bertanya kepada Pak Jamhur tentang jumlah kuota taksi online. Dia jawab, jumlahnya sekitar 300 armada

Dishub Kepri Enggan Buka Kuota Taksi Online, Mengejutkan Ini Bocoran Kuota dari DPRD Kepri!
TRIBUNBATAM/THOM LIMAHEKIN
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepri Jamhur Ismail 

TRIBUNBATAM.id, TANJUNGPINANG-Jumlah kuota alat angkutan sewa khusus atau taksi online di kota Batam provinsi Kepri terus saja menjadi pertanyaan besar.

Sebab, Dinas Perhubungan (Dishub) Kepri masih enggan menyebutkan angka pasti dengan alasan belum ada hasil kajian dari tim konsultan independen.

Baca: Penumpang Kapal Sabuk Nusantara di Tarempa Heboh! Ada Penumpang Nekat Terjun ke Laut!

Baca: Napi Lapas Tanjungpinang Kabur! Inilah 5 Fakta Mengejutkan di Baliknya! Nomor 1 Paling Bahaya!  

Baca: Polsek Bukit Bestari Amankan Pencuri Pakaian Dalam Mahasiswi di Tanjungpinang!

"Dishub Kepri sudah mempunyai angka dari hasil penghitungan sendiri. Tetapi angka itu belum bisa dibocorkan," ungkap Jamhur Ismail, Kepala Dishub Kepri kepada TRIBUNBATAM.id, beberapa waktu lalu.

Namun demikian, jumlah kuota taksi online di kota Batam sempat mencuat ketika Komisi III DPRD Kepri menggelar rapat dengar pendapat dengan Dishub Kepri, Senin (26/2/2018) silam.

Kepala Dinas Perhubungan Kepri Jamhur Ismail (kanan) dan Sesmenko Maritim Ridwan Djamaludin saat rapat koordinasi terkait pengelolaan labuh jangkar di laut Kepri, Kamis (30/3/2017)
Kepala Dinas Perhubungan Kepri Jamhur Ismail (kanan) dan Sesmenko Maritim Ridwan Djamaludin saat rapat koordinasi terkait pengelolaan labuh jangkar di laut Kepri, Kamis (30/3/2017) (TRIBUNBATAM/THOM LIMAHEKIN)

"Kami sudah menggelar rapat dengar pendapat dengan Dishub Kepri, Senin lalu. Pada saat itu, saya bertanya kepada Pak Jamhur tentang jumlah kuota taksi online. Dia jawab, jumlahnya sekitar 300 armada," ungkap Suryani, anggota Komisi III, dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jumat (2/3/2016) siang.

Setelah menggelar rapat dengar pendapat dengan Dishub Kepri, Komisi III pun berkonsultasi ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Konsultasi dengan Kemenhub tersebut berlangsung pada Kamis (1/3/2018) lalu.

Rapat konsultasi antara anggota Komisi III DPRD Kepri dengan Dirjen Perhubungan Darat di Kemenhub RI, Kamis (1/3/2018) lalu
Rapat konsultasi antara anggota Komisi III DPRD Kepri dengan Dirjen Perhubungan Darat di Kemenhub RI, Kamis (1/3/2018) lalu (Laman Facebook anggota Komisi III DPRD Kepri Surya Makmur Nasution.)

"Kami bertemu dengan direktur jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat. Kami sampaikan segala persoalan mengenai alat angkutan khusus di kota Batam," ungkap Suryani.

Menurut Suryani, para rapat konsultasi itu, Komisi III mengetahui bahwa persoalan seputar taksi online di kota Batam sudah disampaikan kepada Kemenhub dan diteruskan

ke Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo). Saat ini Kemenhub masih menunggu Peraturan Menteri Kominfo mengenai regulasi alat angkutan sewa khusus.

"Selama ini, supir taksi online main daftar lalu beroperasi. Dengan demikian, Dishub Kepri tidak bisa mengawasi berapa jumlah taksi online,  dimana wilayah operasinya dan lain-lain. Nah, itulah masalah angkutan sewa khusus di kota Batam," ungkap wanita dari kader PKS ini. (*)

Penulis: Thom Limahekin
Editor:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved