Kepala BP Batam: Dana UWT yang Dibayar Warga Batam Digunakan untuk Bangun Infrastruktur

"Penghapusan UWT itu bukan di tangan kami. Apapun keputusannya, BP Batam tak punya kewenangan untuk menentukannya," kata Lukita

Kepala BP Batam: Dana UWT yang Dibayar Warga Batam Digunakan untuk Bangun Infrastruktur
FACEBOOK/BPBATAM
Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo bersama Wali Kota Batam HM Rudi 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan, soal penghapusan uang wajib tahunan (UWT) atau selama ini dikenal UWTO, bukanlah kewenangan BP Batam.

Ditemui di Gedung BP Batam, Rabu (7/3) sore, Lukita mengatakan, wacana penghapusan UWT itu akan dibicarakan dengan Presiden dan presiden sudah mendengar soal usulan itu.

"Penghapusan UWT itu bukan di tangan kami. Apapun keputusannya, BP Batam tak punya kewenangan untuk menentukannya," kata Lukita.

Baca: Lukita Dinarsyah Tuwo Soal Wacana Penghapusan UWT: Bukan Kewenangan BP Batam

Baca: BMKG: Tetap Waspada Angin Kencang dan Arus Laut Kuat di Perairan kepri Hari Ini

Baca: Masih Ada Potensi Hujan Lokal Hari Ini di Sejumlah Wilayah di Kepri. Ini Prakiraan Cuaca BMKG

Hanya saja ditekankan Mantan Sekretaris Menko Perekonomian ini, sesuai aturannya semua tanah di Batam merupakan tanah negara dalam bentuk Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Tak ada masyarakat yang punya hak milik.

"Menurut Kepres Nomor 41 tahun 1973, semua lahan di Batam adalah lahan negara. Bahwa ada proses pembelian dan penggantian, itu terjadi di masa itu. Karena itu HPL-nya diserahkan kepada BP Batam sebagai pengelola," ujarnya.

Dalam ketentuan tersebut juga, lanjutnya diatur, BP Batam bisa memberikan beban uang UWT kepada masyarakat.

Pendapatan dari UWT itu digunakan untuk membangun infrastruktur yang ada di Batam. Termasuklah untuk melakukan pembersihan, pematangan, penyiapan infrastruktur dan sebagainya.

Halaman
12
Penulis: Dewi Haryati
Editor: nandrson
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved