Lukita Dinarsyah Tuwo Soal Wacana Penghapusan UWT: Bukan Kewenangan BP Batam

Lukita mengatakan, pendapatan dari UWT itu digunakan untuk membangun sejumlah infrastruktur di Batam, termasuklah untuk pembersihan

Lukita Dinarsyah Tuwo Soal Wacana Penghapusan UWT: Bukan Kewenangan BP Batam
FANPAGE BPBATAM
Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo 

TRIBUNBATAM.id, BATAM- Wacana pembebasan Uang Wajib Tahunan (UWT) bergulir saat rapat koordinasi BP Kawasan Batam bersama kementerian terkait, Selasa (6/3) lalu di Jakarta.

Lantas bagaimana tanggapan Kepala BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo?

Ditemui di Gedung BP Batam, Rabu (7/3) sore, Lukita mengatakan, penghapusan UWT bukan menjadi kewenangan BP Batam.

Baca: Usulan Penghapusan UWT Perumahan Sudah di Tangan Presiden. Benarkah Akan Dihapus?

Baca: Direktur PTSP BP Batam Jelaskan Kerja BP Batam dalam Melayani Masyarakat untuk Lebih Maju

Rencana itu akan dibicarakan lagi dengan Presiden. Presiden pun sudah mendengar soal usulan tersebut.

"Penghapusan UWT itu bukan di tangan kami. Apapun keputusannya, BP Batam tak punya kewenangan untuk menentukannya," kata Lukita.

Hanya saja ditekankan Mantan Sekretaris Menko Perekonomian ini, sesuai aturannya semua tanah di Batam merupakan tanah negara dalam bentuk Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Tak ada masyarakat yang punya hak milik.

Baca: BMKG: Tetap Waspada Angin Kencang dan Arus Laut Kuat di Perairan kepri Hari Ini

Baca: Masih Ada Potensi Hujan Lokal Hari Ini di Sejumlah Wilayah di Kepri. Ini Prakiraan Cuaca BMKG

Baca: Hasil Liga Champions Man City vs Basel. City Kalah, Tetap Lolos ke Perempat Final

"Menurut Kepres Nomor 41 tahun 1973, semua lahan di Batam adalah lahan negara. Bahwa ada proses pembelian dan penggantian, itu terjadi di masa itu. Karena itu HPL-nya diserahkan kepada BP Batam sebagai pengelola," ujarnya.

Dalam ketentuan tersebut juga, lanjutnya diatur, BP Batam bisa memberikan beban uang UWT kepada masyarakat.

Pendapatan dari UWT itu digunakan untuk membangun infrastruktur yang ada di Batam. Termasuklah untuk melakukan pembersihan, pematangan, penyiapan infrastruktur dan sebagainya.

"Itulah mengapa BP Batam sebagai pengelola diberikan kewenangan memungut UWT. BP Batam hanya menjalankan tugas sesuai ketentuan yang ada. Kalau pemerintah memutuskan dihapuskan, itu akan ada di tangan pemerintah," kata Lukita.(wie)

Penulis: Dewi Haryati
Editor: nandrson
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved