Aturan Baru Tenaga Kerja Asing Sudah Diteken Jokowi, Ini Sederet Perubahan yang Harus Diketahui

Presiden Joko Widodo telah meneken peraturan tentang tenaga kerja asing lewat Peraturan Presiden (Perpres) No. 20 Tahun 2018.

Aturan Baru Tenaga Kerja Asing Sudah Diteken Jokowi, Ini Sederet Perubahan yang Harus Diketahui
Tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok yang bekerja di proyek Fantasy Island, Pulau Manis, Belakangpadang, saat disidak oleh Kantor Imigrasi, Kamis (27/10/2016). 

TRIBUNBATAM.id, JAKARTA - Presiden Joko Widodo telah meneken peraturan tentang tenaga kerja asing lewat Peraturan Presiden (Perpres) No. 20 Tahun 2018.

Perpres tersebut setidaknya ditujukan untuk mendukung perekonomian nasional dan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi.

Mengutip Kontan.co.id, Kamis (5/4/2018), dalam Perpres yang ditandatangani Jokowi 26 Maret lalu ini memuat hal-hal penting di antaranya:

1. Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dilakukan oleh Pemberi Kerja TKA dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. Tapi, dilakukan dengan memperhatikan kondisi pasar tenaga kerja dalam negeri.

2. Setiap Pemberi Kerja TKA, menurut Perpres ini, wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia pada semua jenis jabatan yang tersedia.

3. Dalam hal jabatan sebagaimana dimaksud belum dapat diduduki oleh tenaga kerja Indonesia, jabatan tersebut dapat diduduki oleh TKA.

4. TKA dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia dan/atau jabatan tertentu yang ditetapkan oleh Menteri (bunyi Pasal 4 ayat 1 dan 2).

5. Pemberi Kerja pada sektor tertentu dapat mempekerjakan TKA yang sedang dipekerjakan oleh Pemberi Kerja TKA yang lain dalam jabatan yang sama. Paling lama, sampai dengan berakhirnya masa kerja TKA dengan Pemberi Kerja pertama, sesuai kontrak.

6. Adapun jenis jabatan, sektor, dan tata cara penggunaan TKA sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

7. Setiap pemberi kerja yang menggunakan TKA harus memiliki RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Halaman
123
Editor:
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved