Pencairan Dana Desa di Anambas Masih Manual, Begini Pengakuan Pejabat Pemkab Anambas!

Sosialisasi Pemkab Anambas belum mengena! Pencairan dana desa masih pakai cara manual. Begini curhat pejabat terkait!

Pencairan Dana Desa di Anambas Masih Manual, Begini Pengakuan Pejabat Pemkab Anambas!
Dok. HaloMoney.co.id
Ilustrasi 

TRIBUNBATAM.id, ANAMBAS-Sejumlah desa di Anambas masih menggunakan cara manual untuk mengajukan pencairan dana desanya. Cara manual dengan cara melampirkan berkas tanpa menggunakan aplikasi,

diketahui masih dilakukan oleh sejumlah aparatur desa, meski sosialisasi dan bimbingan teknis akan penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) telah dilakukan Pemerintah Daerah melalui OPD terkait.

Baca: Terungkap! Inilah 7 Teknik Selamatkan Diri dari Serangan Hewan Buas! Nomor 2 Mengejutkan!

Baca: Terungkap! Inilah 5 Fakta Mengejutkan Dokter Terawan! Nomor 3-4 Paling Menghebohkan!

Baca: Inilah 9 Jenazah Pemimpin Negara yang Diawetkan Setelah Meninggal! Ini Misteri di Baliknya!

Baca: Inilah 5 Jenis Sakit Kepala! Begini Gejala dan Cara Tercepat Mengatasinya!

"Masih ada aparatur desa yang masih menggunakan pola manual itu. Padahal, sosialisasi sudah kami lakukan," ujar ‎Kasi Keuangan dan Aset Desa pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (DSP3APMD) Anambas, Raja Benny‎ Jumat (6/4/2018).

Aplikasi ini pun diakuinya tidak terlalu sulit untuk diterapkan. Aparatur desa cukup memasukkan data APBDes pada desanya masing-masing untuk selanjutnya diproses. ‎Dari 52 desa yang ada di Anambas, baru 26 desa yang telah mengajukan pencairan alokasi dana desa baik yang berasal dari APBD maupun APBN.

"Yang sudah mengajukan ada setengah dari jumlah keseluruhan desa yang ada di Anambas. Pencairan ADD ini pun dibagi ke dalam beberapa tahap.

Tahap pertama dicairkan sebesar 25 persen dan Dana Desa sebesar 20 persen. Berkas mereka pun sudah kami teruskan ke Badan Keuangan Daerah setelah kami lakukan verifikasi," ungkapnya.

Bupati Anambas Abdul Haris saat memberikan sambutan pada sosialisasi dana desa 2017 di BPMS Selasa (31/1/2017). Abdul Haris meminta agar desa yang belum memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk segera membentuknya.
Bupati Anambas Abdul Haris saat memberikan sambutan pada sosialisasi dana desa 2017 di BPMS Selasa (31/1/2017). Abdul Haris meminta agar desa yang belum memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk segera membentuknya. (TRIBUNBATAM/SEPTYAN MULIA ROHMAN)

Pihaknya juga meminta peran masing-masing camat untuk memeriksa berkas pencairan tahap pertama pada masing-masing desa di wilayahnya.

Hal ini diakuinya penting agar aparatur desa tidak perlu bolak balik untuk mengurus dokumen tersebut. "Kami sudah berkoordinasi juga dengan camat," ungkapnya.

Dari data yang berhasil dihimpun, besaran dana desa yang bersumber dari APBN untuk 52 desa di 2018 mencapai Rp 43.487.568.000,00. Tiap-tiap desa pun, mendapat variasi besaran dana desa antara Rp 700 juta hingga Rp 1 miliar.

Sementara untuk ADD ditambah dengan Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah yang bersumber dari kabupaten mencapai Rp 55.111.528.447,00. (*)

Penulis: Septyan Mulia Rohman
Editor:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved