CATAT! ASN Jangan Asal Sebar Hoax dan Ujaran Kebencian di Sosial Media karena Sanksi Sudah Diatur

Aparatur sipil negara (ASN) tidak bisa lagi bebas berekspresi dalam bersosial media karena bisa dikenakan sanksi.

CATAT! ASN Jangan Asal Sebar Hoax dan Ujaran Kebencian di Sosial Media karena Sanksi Sudah Diatur
Kompas.com/AFP PHOTO/LOIC VENANCE
Gambar yang diambil pada 20 November 2017 ini menunjukkan logo Facebook, layanan media sosial yang berbasis di Amerika Serikat 

TRIBUNBATAM.id, TANJUNGPINANG- Aparatur sipil negara (ASN) tidak bisa lagi bebas berekspresi dalam bersosial media.

Sebab, Badan Kepegawaian Negara (BKN) sudah mengeluarkan surat edaran tertanggal 18 Mei 2018.

Surat itu berisi enam aktivitas ujaran kebencian berkategori pelanggaran disiplin ASN.

Tujuannya adalah untuk membantu pemerintah memberantas penyebaran berita palsu (hoax) dan ujaran kebencian bermuatan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) yang berpotensi sebagai sumber perpecahan bangsa.

"BKN menegaskan bahwa ASN diminta menjalankan fungsinya sebagai perekat dan pemersatu bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN," demikian bunyi surat edaran tersebut sebagaimana diteruskan oleh anggota DPRD Kepri dari Tanjungpinang, Rudy Chua kepada TRIBUNBATAM.id, Sabtu (19/5/2018) siang.

Surag itu menyatakan, hingga siaran pers tersebut diterbitkan, BKN telah menerima pengaduan dari masyarakat
atas keterlibatan ASN dalam ragam aktivitas ujaran kebencian yang turut memperkeruh situasi bangsa.

ASN yang terbukti menyebarluaskan ujaran kebencian dan berita palsu masuk dalam kategori pelanggaran disiplin.

Mengantisipasi hal tersebut, BKN akan melayangkan imbauan bagi pejabat pembina kepegawaian (PPK) Instansi Pusat dan Daerah untuk melarang ASN di lingkungannya  menyampaikan dan menyebarkan berita berisi ujaran kebencian perihal SARA.

Edaran juga mengarahkan ASN agar tetap menjaga integritas, loyalitas, dan berpegang pada empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Berikut bentuk aktivitas ujaran kebencian yang masuk dalam kategori pelanggaran  disiplin:

Halaman
123
Penulis: Thom Limahekin
Editor:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved