OPERASI TANGKAP TANGAN KPK

Sebelum Ditangkap KPK, Bupati Purbalingga Catat Predikat WTP dari BPK dan 20 Rekor Muri

Tak banyak yang menduga, Bupati Purbalingga, Jawa Tengah Tasdi ditangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Sebelum Ditangkap KPK, Bupati Purbalingga Catat Predikat WTP dari BPK dan 20 Rekor Muri
KOMPAS.com/M Iqbal Fahmi
Bupati Purbalingga Tasdi (kemeja ungu) digelandang petugas KPK dan polisi di Stasiun Purwokerto, Senin (5/6/2018) malam 

“Saya, Perempuan Anti Korupsi” di Pendopo Cahyana (22/2/2017). WTP Tak Jamin Bebas Korupsi Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Prof Dr Mohammad Fauzan SH Mhum menilai, predikat WTP yang diberikan BPK tidak menjamin sebuah pemerintahan bersih dari segala macam praktik korupsi kolusi dan nepotisme.

Baca: HOREE! Presiden Jokowi Naikkan Tunjangan Prajurit Babinsa hingga 771 Persen

Baca: PSMS Vs Persib. Babak I Maung Bandung Unggul 2-0. PSMS Gagal Tendangan Pinalti

Baca: Baru Berusia 5 Tahun, Putri Ayu Ting Ting Sudah Dapat Warisan, Villa Mewah Bilqis Miliaran Rupiah

Menurut dia, WTP hanya penilaian normatif BPK terkait standar pengelolaan keuangan negara yang berprinsip anggaran berbasis kinerja.

Di mana penilaian menggunakan sistem sampling dari mulai perencanaan, proses lelang, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban.

“Jadi BKP melihat, realisasi jumlah anggaran yang dikeluarkan dengan hasil yang didapatkan sudah sesuai, jika ada selisih pun harus dalam batas wajar,” ungkapnya.

Meski demikian, dia menegaskan, jika sistem audit yang dilakukan BPK bukan tanpa cela.

Dia menilai, salah satu kelemahan BPK adalah toleransi terhadap indikasi mal administrasi dan hanya bermuara pada hitam di atas putih.

Hal tersebut diperparah dengan minimnya komitmen bersama antar aparatur negara untuk mengelola keuangan dengan sebaik-baiknya.

Sehingga, sebaik apapun sistem pengawasan, pasti akan selalu ada kebocoran anggaran dan praktik menyiasati anggaran.

“Para pejabat publik akan selalu bermain anggaran karena biaya politik di Indonesia sangat mahal. Lihat saja sekarang untuk jadi anggota DPRD kabupaten saja butuh berapa uang yang harus dikeluarkan calon,” ungkapnya.

Maraknya pimpinan daerah yang menjadi target operasi tangkap tangan (OTT) KPK akhir-akhir ini, menurut Fauzan juga dipengaruhi lemahnya sistem pengawasan di setiap tingkat pemerintahan.

Halaman
123
Editor: nandrson
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved