Kunjungi SMPN 10 Batam. Pesan Walikota kepada Majelis Guru: Ikuti Aturan, Jangan Lakukan Pungutan

Walikota Batam Hm Rudi juga memberikan pemahaman kepada seluruh guru-guru untuk tidak melakukan tindakan melawan hukum

Kunjungi SMPN 10 Batam. Pesan Walikota kepada Majelis Guru: Ikuti Aturan, Jangan Lakukan Pungutan
TRIBUNBATAM/ENDRA KAPUTRA
Walikota Batam HM Rudi saat mengunjungi SMPN 10 Batam, Selasa (17/7/2018) 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Walikota Batam H Muhammad Rudi meminta guru-guru di SMPN 10 Batam untuk bekerja seperti biasa dan menjalankan proses pembelajaran tanpa terpengaruh dengan masalah yang sedang melanda sekolah tersebut.

"Jalani dan jangan ada rasa keraguan. Tetap lakukan proses pembelajaran, dan jangan terpengaruh dengan masalah-masalah yang ada," kata Walikota Batam HM Rudi saat mengunjungi SMPN 10 Batam, Selasa (17/7/2018) pagi.

Rudi juga menyampaikan dan memberikan pemahaman kepada seluruh guru-guru untuk tidak melakukan tindakan melawan hukum.

Baca: Walikota Minta Kepala Dinas Pendidikan Ajukan Nama Baru untuk Kepsek SMPN 10 Batam

Baca: Fenomena Alam Gerhana Bulan Total 28 Juli, Akan Jadi yang Terlama Abad Ini

Baca: Kontraktor di Anambas Diminta Pakai Material Lokal

"Sedihnya hati ini melihat adanya yang melakukan tindakan pungutan yang sudah dilarang. Saya sudah serahkan kepada pak Hendri untuk mengajukan nama kepsek yang baru, dan saya minta di luar SMPN 10 ini namanya," ucapnya.

Kekesalan Rudi juga disampaikan atas tindakan yang dilakukan oleh pihak sekolah yang diamankan kepolisian terhadap pungutan.

"Ikutilah aturan, jangan lakukan pungutan. Kalau ada masalah ajaklah duduk pihak kepolisian, pihak kejaksaan. Misalnya ada masalah, duduk bersama untuk mencari solusi, karena wajib belajar itu wajib. Jangan ambil keputusan sepihak, apalagi dibicarakan di kedai kopi, dan dibawa ke rumah, kan jadi repot," sebutnya.

Baca: Lampu Lalu Lintas Simpang Tiga KDA Sempat Tak Berfungsi. Pengendara Saling Mendahului

Baca: Catat! Ini Waktu Terbaik Memandangi Gerhana Bulan Bulan Total yang Muncul pada 28 Juli 2018

Rudi mengatakan, jika sekolah negeri mencukupi, tidak akan terjadi hal-hal seperti ini.

"Sistem zonasi yang diberlakukan menurut saya belum sesuai dengan keberadaan sekolah negeri di Indonesia, termasuk Batam," ujarnya.

Rudi mengakui, permasalahan Pemko Batam dalam pembangunan sekolah negeri terkendala anggaran dan lahan.

"Duit dan tanah untuk membangun jadi persoalan. Kita sudah ajukan kepada Pak Lukita harus segera didudukan, ini adalah urusan wajib pemerintah dan masyarakat tidak mampu pastinya berharap masuk sekolah negeri," ucapnya.(dra)

Penulis: Endra Kaputra
Editor: nandrson
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved