Di Selandia Baru, Korban KDRT Berhak Cuti Kerja 10 Hari

Parlemen Selandia Baru meloloskan undang-undang yang memungkinkan korban KDRT berhak mendapatkan cuti selama 10 hari.

Di Selandia Baru, Korban KDRT Berhak Cuti Kerja 10 Hari
Tribunnews
Ilustrasi 

TRIBUNBATAM.id, WELLINGTON - Parlemen Selandia Baru meloloskan undang-undang yang memungkinkan korban kekerasan dalam rumah tangga ( KDRT) berhak mendapatkan cuti selama 10 hari.

Cuti berbayar tersebut berlaku di luar cuti liburan tahunan dan cuti karena sakit.

Diwartakan CNN pada Kamis (26/7/2018), UU yang diperkenalkan pada 2016 mendapat suara mayoritas dalam pengambilan keputusan di parlemen.

Kendati demikian, aturan tersebut masih menunggu persetujuan kerajaan sehingga baru berlaku pada April 2019.

"Kami memiliki masalah sosial yang masif sampai menyebabkan kematian, luka, dan hilangnya produktivitas kerja," kata anggota parlemen dari Partai Hijau Jan Logie.

Selain mendapat tambahan cuti berbayat selama 10 hari, UU tersebut juga memperbolehkan korban KDRT meminta jadwal kerja yang fleksibel dari atasan mereka.

"UU ini merupakan kemenangan bagi korban, atasan, dan masyarakat," ucap Logie.

Baca: Tak Hanya Dylan Sada, Ternyata 5 Artis Ini Juga Pernah Jadi Korban KDRT

Baca: LBH Peduli Kepri Penyuluhan Hukum KDRT di Daerah Mubut Laut, Ini Kegiatannya!

Baca: Korban KDRT: Suami Nyabu dan Kerap Nonton Video Porno, Lalu Meremas Ininya hingga Terluka

Tingkat KDRT dan kekerasan terhadap pasangan di Selandia Baru termasuk yang tertinggi di dunia.

The Telegraph mencatat, sekitar sepertiga dari perempuan di Selandia Baru pernah menerima kekerasan baik secara fisik maupun seksual selama hidup mereka.

Dari jumlah itu, sekitar 76 persen insiden tidak pernah dilaporkan kepada polisi.

Halaman
12
Editor:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved