Kremlin Dukung Turki Buang Dolar AS. Pengamat: Trump Mengirimkan Badai Turki ke AS

TRIBUNBATAM.id, MOSKOW - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berencana akan "membuang" dolar dalam setiap transaksi perdagangan luar negeri dengan sejumlah negara.

Erdogan mengumumkan, Turki sedang bersiap untuk melakukan perdagangan menggunakan mata uang Lira dengan China, Rusia dan Ukraina karena nilai tukar yang lebih wajar dan fair dibandingkan dolar AS.

Rencana tersebut ternyata mendapat dukungan dari Presiden Rusia Vladimir Putin.

Kremlin mengatakan bahwa Rusia lebih menyukai perdagangan bilateral dengan semua negara dalam mata uang nasional mereka, daripada dolar.

Tetapi bahwa gagasan itu membutuhkan kerja rinci sebelum dilaksanakan.

Lira Turki merosot ke rekor terendah baru 7,24 terhadap dolar di awal perdagangan Asia Pasifik Senin.

Baca: Presiden Erdogan Melawan, Turki Akan Boikot Produk Elektronik AS, Termasuk iPhone

Baca: Nilai Tukar Uang Lira Anjlok, Presiden Erdogan Tuding Ada Skenario Licik untuk Jatuhkan Turki

Baca: Hanya Gara-gara Kicauan Trump, Lira Turki Pendarahan Hebat. Kebangkrutan di Depan Mata

Baca: Diambang Bangkrut, Turki Akan Dikuasai Oleh China

Investor dilanda kekhawatiran besar terhadap ekonomi Turki sehingga berlomba-lomba membeli dolar setelah Presiden Amerika Serikat mengeluarkan statemen "perang dagang" terhadap Turki.

Presiden Trump pada Jumat lalu mengawtakan akan menerapkan tarif baru untuk impor alumunium dan baja dari Turki sekitar 20 persen dan 50 persen.

Pernyataan Trump tersebut langsung menimbulkan guncangan pasar sehingga Lira merosot 40 persen tahun ini.

Pernyataan Trump melalui Twitter tersebut menuai banyak kecaman karena menggunakan senjata ekonomi dalam masalah politik yang dihadapi kedua negara.

AS mengalami pertikaian diplomatik dengan Turki terkait penahanan seorang pendeta Amerika yang dituduh Erdogan terlibat kudeta terhadap pemerintahannya.

Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov mengatakan, Rusia telah mendorong pengaturan penggunaan mata uang lokal tersebut dengan semua negara.

Dia mengatakan masalah itu telah diangkat pada lebih dari satu kali selama pembicaraan bilateral antara Turki dan Rusia.

Serangan tarif Trump terhadap Turki juga banyak dikecam oleh pengamat sebagai kebijakan yang keluar dari rel dan merusak sistem keuangan dunia.

Pengamat Desmond Lachmann dalam artikelnya di The Hill menyebutkan bahwa pemberlakuan tarif telah merusak manajemen krisis pasar yang selama ini dilakukan oleh AS.

Alih-alih mencoba membantu meredam krisis mata uang Turki, seperti yang dilakukan saat krisis mata uang Asia tahun 1998, administrasi Trump telah keluar dari rel dan justru memperbutuk krisis negara itu.

"Masalah ini tidak hanya memperburuk Turki, tetapi juga mengirim badai ke AS sendiri," kata Lachman, mantan wakil direktur di Departemen Pengembangan dan Tinjauan Kebijakan Dana Moneter Internasional (IMF).

Kebijakan Trump, kata Lachman, akan berdampak pada industri keuangan global karena memunculkan risiko gagal bayar utang luar negeri Turki terhadap sejumlah industri keuangan global.

Akibatnya, akan terjadi turbulensi pada emerging market atau negara-negara berkembang lainnya, yang justru berdampak buruk pada pemulihan ekonomi AS.

IMF mengungkapkan dua risiko yang akan dihadapi Turki jika negara itu mengalami krisis.

Pertama, jika Lira Turki mengalami depresiasi 30 persen dari levelnya pada awal tahun, utang luar negeri Turki akan naik menjadi lebih dari 80 persen PDB (pendapatan domestik bruto).

Dengan kondisi bahwaq lira sudah jatuh 40 persen, maka utang luar negeri Turki akan naik menjadi sekitar 100 persen PDB.

Kerentanan kedua, Turki membutuhkan pendanaan eksternal yang luar biasa tinggi, mencapai 250 miliar dolar per tahun untuk menutup defisit neraca berjalan sekitar 5 persen dari PDB.

Ekonomi Turki empat kali ukuran Yunani dan dengan kondisi yang buruk saat ini, akan menimbulkan krisis investasi perbankan, seperti tahun 2008.

"Kejatuhan Lechmann Brothers yang menandai 10 tahun krisis keuangan AS belum lagi reda. Kekacauan perbankan yang ditimbulkan oleh kebijakan Gedung Putih akan menjadi badai besar bagi lembaga keuangan global dan AS sendiri," kata Lachmann.