PEMILU 2019

Ombudsman Kepri : Pejabat Dilarang Pakai Fasilitas Pemerintah Untuk Kepentingan Politik

Ombudsman Kepri mengingatkan agar pimpinan daerah dan pejabat struktural tidak memanfaatkan posisinya selama kampanye.

Logo Pemilu 2019 

Hal ini patut dicermati karena berpotensi mengakibatkan terjadinya maladministrasi.

"Misalnya penyalahgunaan kewenangan, diskriminasi dalam pemberian pelayanan publik kepada masyarakat akibat terganggunya netralitas dan tatanan birokrasi, serta penyimpangan asas umum pemerintahan yang baik," paparnya.

Menurut lagat, dalam menjalankan fungsinya, Ombudsman memperhatikan ketaatan kepada nilai dan asas kepatutan. Perlu mengingatkan kembali pentingnya penyelenggara negara dan pemerintah berpegang pada etika bernegara.

Ia mengimbau agar tetap menjaga netralitas, tidak menyatakan dukungan secara terbuka kepada Capres dan Cawapres sebelum mengajukan cuti dari jabatan yang diembannya, tidak menggunakan kewenangan untuk menggerakkan, memaksakan, mempengaruhi ASN untuk mendukung salah satu pasangan Capres dan Cawapres.

Bukan hanya itu, kata Lagat, jangan menggunakan fasilitas negara seperti kendaraan dinas, gedung kantor, atau sarana prasarana lainnya untuk kepentingan kampanye.

"Memastikan penyelenggaraan pelayanan publik tetap berjalan sebagaimana mestinya dan meningkatkan kualitas pelayanan selama masa penyelenggaraan Pemilu," katanya," ujarnya. (*)

Penulis: Roma Uly Sianturi
Editor: Tri Indaryani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved