BATAM TERKINI

Merasa Dipersulit Pelayanan, Segera Laporkan ke Ombudsman, Begini Caranya !

Di wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) masih banyak masyarakat yang belum tahu ketika mendapat diskriminasi mengenai pelayanan publik.

Merasa Dipersulit Pelayanan, Segera Laporkan  ke Ombudsman, Begini Caranya !
TRIBUNBATAM.id
Lagat Siadari, masih ada harapan bagi atlet dari Kepri

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Di wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) masih banyak masyarakat yang belum tahu ketika mendapat diskriminasi mengenai pelayanan publik.

Dilihat dari teritorialnya pengetahuan masyarakat tentang lembaga pengaduan pelayanan publik juga sangat minim terutama di daerah- daerah yang jauh dari kantor Ombudsman perwakilan Kepri.

Ombudsman merupakan lembaga negara pengaduan pelayanan publik, yang bekerja menampung segala bentuk pengaduan mengenai pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Insansi Pemerintah, BUMN, BUMD, pihak Swasta atau perorangan yang melayani pelayanan publik yang sumber dananya dari pemerintah.

"Jika masyarakat Kepri pernah mengalami tindakan diskriminasi dalam mendapatkan pelayanan publik segera laporkan ke Ombudsman RI Perwakilan Kepri," ujar Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kepulaun Riau Lagat Parroha Patar Siadari kepada Tribun, Jumat (5/10/2018).

Baca: Jaringan Terganggu di Disdukcapil Batam, , pelayanan E-KTP di Kecamatan Jadi Terhambat

Baca: HUT ke 47 Korpri di Tanjungpinang, Sekdaprov Kepri: Tugas ASN Memberikan Pelayanan

Baca: Lewat OSS Investor Makin Mudah Urus Perizinan, Pengusaha BIsa Urus dari Rumah

Lagat melanjutkan jenis laporan merupakan dugaan pelanggaran maladministrasi. Seperti penyalahgunaan wewenang, berpihak, diskriminasi, penundaan berlarut, tidak kompeten, pungli, penyimpangan prosedur dan konflik kepentingan.

"Berikut ada 7 cara mudah melapor ke Ombudsman RI Perwakilan Kepri. Pertama, Pelapor harus Warga Negara Indonesia atau Penduduk, kedua mengisi data diri dan fotokopi KTP, ketiga embuat kronologis peristiwa dan menyerahkan kepada petugas Ombudsman," paparnya.

Selanjutnya keempat, sudah menyampaikan laporan secara langsung kepada terlapor atau atasannya. Kelima peristiwa belum lewat dari 2 tahun. Keenam, belum menjadi perkara lembaga peradilan, dan ketujuh membuat surat kuasa apabila dikuasakan. (rus)

Penulis: Roma Uly Sianturi
Editor: Sihat Manalu
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved