BATAM TERKINI

Insentif Guru Agama Sebesar Rp 7,4 Miliar Jadi Temuan BPK, Diminta Wajib Dikembalikan

Tunjangan untuk menyejahterakan tenaga pendidik agama mendapatkan teguran dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kepri.

Insentif Guru Agama Sebesar Rp 7,4 Miliar Jadi Temuan BPK, Diminta Wajib Dikembalikan
tribunnews batam/bobi
Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto memberikan insentif ketua RT/RW secara simbolis di acara halal bi halal di Temenggung Abdul Jamal, beberapa waktu lalu. Foto ilustrasi 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Tunjangan untuk menyejahterakan tenaga pendidik agama mendapatkan teguran dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kepri. Pemberian insentif senilai Rp 7,4 miliar yang dianggarkan Pemerintah Kota (Pemko) Batam dari APBD diminta untuk dikembalikan.

Padahal tenaga pendidik agama ini seharusnya di bawah naungan Kemenag (kementerian agama). Hasilnya pengeluaran tersebut menjadi temuan pemeriksa keuangan. Otomatis dana itu dikembalikan ke negara.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam Muhammad Yunus mengatakan, guru madrasah yang menerima insentif ini yakni, guru setingkat TK 355 orang, SD atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) 222 orang dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau SMP 141 orang.

"Otomatis insentif bagi 717 guru madrasah se Kota Batam dipastikan tidak terealisasi di tahun ini dan akan menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018," ujar Yunus, Minggu (14/10/2018).

Baca: Pemerintah Akan Tambah Insentif Guru Swasta, Ini Besarannya

Baca: Apri Naikan Insentif RT RW di Bintan, Ini Besaran yang Diterima Setiap Bulan

Baca: Pemkab Bintan Siapkan Rp540 Juta untuk Insentif Penjaga Makam Umum

Mengenai besaran yang akan diterima, kata dia, apabila tidak ada perubahan rencananya mereka akan diberikan Rp1 juta per bulannya. Penerima merupakan mereka yang belum sertifikasi.

"Guru tak boleh terima ganda. Mereka yang telah sertifikasi menerima dari Kemenag," tegasnya.

Ia melanjutkan Pemerintah Kota Batam sudah menyurati BPK terkait mekanisme penyaluran bantuan ini. Apakah diberikan ke Kemenag, selanjutnya Kemenag yang menyalurkan ke rekening guru atau gimana. Tapi untuk tahun ini tidak bisa lagi.

"Terpenting wali kota harus segera menentukan mekanisme penyerahan bantuan bagi guru madrasah tersebut. Apakah harus menyalurkan kepada Kemenag dahulu, baru disalurkan kepada guru yang menerima," tegasnya. (*)

Penulis: Roma Uly Sianturi
Editor: Sihat Manalu
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved