BATAM TERKINI

Terkait Pengajuan Legalitas Sejumlah Kampung Tua di Batam, Begini Penjelasan Kepala BP Batam

Untuk proses legalitas kampung tua, sejauh ini baru di Bengkong Sadai yang betul-betul berjalan.

Terkait Pengajuan Legalitas Sejumlah Kampung Tua di Batam, Begini Penjelasan Kepala BP Batam
TWITTER/BP BATAM
Kepala BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Proses legalitas kampung tua di Batam berlanjut. Tidak hanya dari masyarakat Bengkong Sadai, sejumlah kelompok masyarakat kampung tua lainnyapun mengajukan permintaan yang sama kepada instansi Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Mereka berkirim surat terlebih dahulu. Sebut saja di daerah Tembesi.

"Di Tembesi, kita sudah minta warga membuat tim penyelaras. Sehingga kami koordinasinya bukan satu per satu lagi. Warga mesti sudah sepakat dulu," kata Kepala BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo, Senin (15/10/2018).

Selain di daerah Tembesi, ada lagi surat yang masuk untuk permintaan legalitas kampung tua ke BP Batam.

Lukita mengatakan, pihaknya akan menyelesaikan permintaan kelompok masyarakat itu secara bertahap, alias tidak bisa langsung selesai.

Baca: Gara-gara Jalan Setapak Ditutup Orang Iseng, Warga Dua Perumahan Ini Sempat Bersitegang

Baca: Gara-gara Jalan Setapak Ditutup Orang Iseng, Warga Dua Perumahan Ini Sempat Bersitegang

Baca: Kaget Jendela Terganjal Batang Pohon, Saat Bangun Dompet dan Handphone Roy Digasak Maling

Baca: Enam Pengembang Bidik Pasar Properti bagi Polisi di Kepri

"Intinya tim penyelaras dibentuk dulu. Kami kesulitan kalau satu persatu, dan yang jelas, yang mengajukan itu juga mesti kelompok masyarakat," ujarnya.

Lebih lanjut, Lukita mengatakan, untuk proses legalitas kampung tua, sejauh ini baru di Bengkong Sadai yang betul-betul berjalan.

"Tahap 1 dan 2 nya sudah jalan. Sekarang sudah 500 KK (kepala keluarga) yang dalam proses. Ada yang sudah selesai dan yang lain masih berjalan," kata Lukita.

Persoalan lahan termasuk tugas yang diamanahkan kepada pimpinan BP Batam saat ini. Merekapun komitmen untuk menyelesaikan persoalan lahan. Tentunya tetap mengacu pada koridor aturan perundang-undangan yang berlaku.

"Kami ingin Batam menjadi kota yang maju dan sejahtera, nyaman. Bukan hanya untuk investor tetapi juga untuk masyarakatnya," kata Lukita, beberapa waktu lalu.

Lukita mengakui, isu terkait persoalan lahan cukup banyak di Batam, dan termasuk hal penting yang mesti segera diselesaikan, jika ingin Batam menjadi maju ke depannya. Sebab lahan termasuk aset utama di Batam.

Maka dari itu, pihaknya juga konsen menyelesaikan legalitas lahan di kampung tua. Apalagi dari pemerintah pusat memiliki program nasional untuk pemberian sertifikat kepada masyarakat.

"Makanya kami minta kerjasama warga menyelesaikan dokumen. Harapan kami, apa yang bisa diselesaikan di Kampung Tua Bengkong Sadai jadi contoh untuk kampung tua lainnya," ujarnya.

Lukita juga mengakui, setiap permasalahan kampung tua bisa beda-beda. Dalam hal ini pihaknya tidak bisa menerapkan model yang sama.

"Mohon dibentuk timnya dulu, nanti bertemu dengan tim dari BP Batam. Kita cari solusi sama-sama," kata Lukita. (*)

Penulis: Dewi Haryati
Editor: Tri Indaryani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved