BATAM TERKINI

INSA Batam Sambut Perka Kepelabuhanan, Tarif Tambat Pelabuhan Sendiri Ditiadakan

Terbitnya Peraturan Kepala (Perka) BP Batam Nomor 11 Tahun 2018 disambut positif sejumlah asosiasi usaha jasa kepelabuhanan di Batam.

INSA Batam Sambut Perka Kepelabuhanan, Tarif Tambat Pelabuhan Sendiri Ditiadakan
tribunbatam/aminnudin
Proses bongkar muat kontainer di Pelabuhan. Foto ilustrasi 

TRIBUNBATAM.id, BATAM- Terbitnya Peraturan Kepala (Perka) BP Batam Nomor 11 Tahun 2018 disambut positif sejumlah asosiasi usaha jasa kepelabuhanan di Batam. Hal ini disampaikan Ketua INSA Kota Batam, Osman Hasyim. Perka itu berlaku efektif di hari yang sama diterbitkan, yakni 17 Oktober lalu.

"Ini sudah kita tunggu-tunggu, dan sesuai dengan yang kita minta kemarin. Kita harapkan dengan terbitnya perka ini bisa membangkitkan lagi industri pelayaran di Batam," kata Osman kepada Tribun, Rabu (24/10/2018) malam.

Ditegaskannya, usulan di dalam perka itu tidak hanya berasal dari INSA, tetapi sejumlah asosiasi lainnya yang bergerak di bidang pelayaranpun begitu. Sebelum diterbitnya, mereka (sejumlah asosiasi) melakukan penandatanganan bersama, sebagai bukti mendukung terbitnya perka itu.

Baca: Pernah Disorot Termahal di Indonesia, Pelindo Langsung Pangkas Sejumlah Tarif Pelabuhan Kijang

Baca: Jadwal Perempat Final AFC U19 Indonesia vs Jepang di Hari Sakral, Ayo Semangat Garuda Muda

Baca: Nurdin Titip Jaga dan Harumkan Nama Baik Kepri saat Lepas Kontingen Pesparani ke Ambon

"Khusus di INSA sendiri, anggota senang. Tapi karena ini masih hitungan hari berlakunya, memang perlu sosialisasi lagi. Perlu disampaikan juga ke rekan-rekan lainnya kalau tarif di Batam saat ini sudah kompetitif," ujarnya.

Ia menyebut, jika sebelumnya dikenakan biaya untuk kapal yang melakukan tambat untuk kegiatan sendiri di terminal khusus sebesar 50 persen, di perka baru ini tidak lagi.

"Di pelabuhan lain di Indonesia sebenarnya begitu, tak dikenakan biaya. Di Batam saja yang beda. Jadi kena dua kali bayarnya. Kapal yang bersandar di tersus dikenakan pungutan sewa dengan yang punya tersus, setelah itu dipungut lagi dengan BP Batam. Jadi berat biayanya. Sementara itu bukan pelabuhan yang dibangun oleh negara, tapi dibangun perusahaan untuk kepentingan sendiri," kata Osman.

Di perka baru juga ada pembedaan tarif untuk kapal niaga dan non niaga. Di perka sebelumnya, tidak ada perbedaan tarif. Dengan tarif yang kompetitif ini, diharapkan banyak kapal-kapal dari luar yang akan datang ke Batam.

Hal ini otomatis akan memicu gairah industri pelayaran dan efek lainnya, industri galangan kapal di Batam akan unggul lagi dengan adanya pembangunan kapal, reparasi, dan lainnya. Pada akhirnya, bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak.

"Selain harga yang bersaing, faktor safety, keamanan, dan kepastian hukum perlu juga dipikirkan. Perlu duduk bersama lagi. Daerah Batam kan sudah unggul secara geografis, potensi di depan mata kita besar," kata Osman.

Lepas dari itu, Osman mengakui, jika dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan, tarif labuh tambat yang ada di perka baru BP Batam, Perka no 11 Tahun 2018 memang sedikit lebih tinggi.

Namun ditegaskan, jika dibandingkan perka sebelumnya, perka no 17 tahun 2016, tarif yang ada di perka baru ini lebih murah.

"Untuk lambuh tambat di perka baru ini, tak lebih murah, sedikit lebih tinggi dari PP 15. Tapi tarifnya masih wajar, tak signifikan kenaikannya. Sedangkan untuk klausul, kebijakannya sama dengan PP 15," ujarnya. (*)

Penulis: Dewi Haryati
Editor: Sihat Manalu
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved