Anggota Komisi VII DPR RI Minta Kemenag Batalkan Rencana Terbitkan Kartu Nikah, Ini Alasannya

Anggota Komisi VII DPR, Khatibul Umam Wiranu menyatakan menolak tegas rencana penerbitan kartu nikah Kementerian Agama.

Anggota Komisi VII DPR RI Minta Kemenag Batalkan Rencana Terbitkan Kartu Nikah, Ini Alasannya
Tribunjogja
Kartu nikah 

Anggota Komisi VII DPR, Khatibul Umam Wiranu menyatakan menolak tegas rencana penerbitan kartu nikah Kementerian Agama.

TRIBUNBATAM.id - Anggota Komisi VIII DPR Khatibul Umam Wiranu menilai, rencana Kementerian Agama menerbitkan kartu nikah mengandung kelemahan dari sisi filosofis maupun sisi yuridis jika dilihat dari perspektif kebijakan publik.

"Alih-alih memberi nilai manfaat bagi publik, rencana ini justru membuat kegaduhan baru di publik," kata Khatibul dalam keterangan tertulisnya, Jumat (23/11/2018).

Dari sisi filosofis, menurut dia, keberadaan kartu nikah akan sulit dijelaskan oleh pihak Kemenag.

Alasannya, kartu nikah bukan kartu identitas diri seseorang serta bukan pula menggantikan buku nikah.

Sementara, dari sisi yuridis, tak ada pijakan hukum atas rencana ini.

Jika rencana ini dianggap sebagai diskresi Menteri Agama, justru dinilainya bertentangan dengan spirit Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yakni asas bertindak cermat (principle of carefulness).

"Ide ini tidak memiliki kecermatan," kata politisi Partai Demokrat ini.

Dampak lainnya jika rencana ini terealisasi, lanjut Khatibul, akan memunculkan mata anggaran baru sebagai konsekuensi dari keberadaan kartu nikah.

Mata anggaran baru di antaranya biaya perawatan situs, pemeliharaan web, termasuk penggunaan sumber daya manusia (SDM) profesional yang khusus mengelola situs ini.

Halaman
12
Editor: Danang Setiawan
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved